Jakarta - Ketua KPK
Firli Bahuri diminta turun tangan mengusut kasus
PT Asuransi Jiwasraya. Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya tengah melakukan koordinasi supervisi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus tersebut.
"Saya sudah katakan kita dalam posisi memantau saja, memantau ini dimaknakan sebagai koordinasi supervisi," kata Nawawi saat dihubungi, Minggu (29/12/2019) malam.
Nawawi mengatakan koordinasi supervisi itu sebagai salah satu fungsi KPK sebagai trigger mechanism. Selain itu, Nawawi mengatakan
KPK memberikan kepercayaan kepada Kejagung untuk mengusut kasus itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya kita melihat teman-teman ini kita beri kepercayaan melakukan penanganan kasus-kasus yang besar seperti itu, kita tumbuhkan rasa kepercayaan. Cuma memang semakin lama sindiran ke kita kok lebih tertuju ke pimpinan baru seakan-akan omongan kita ini seakan-akan tidak mau ikut campur tidak seperti itu," ucapnya.
Nawawi membantah bila KPK cenderung tidak peduli dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya itu. Dia mengatakan KPK tetap memantau kasus itu melalui koordinasi supervisi dengan Kejagung.
"Kalau ini sudah tertuju lebih pada sindiran ke pimpinan KPK baru seakan nggak punya taring. Sekali lagi kami tetap memantau, dimaknakan sebagai koodinasi supervisi," tutur Nawawi.
Tonton Blak-blakan Febri Diansyah: Dua Syarat Jubir KPK:
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri mengatakan kasus PT Asuransi Jiwasraya itu sudah masuk tahap penyidikan di Kejagung. Ia mengatakan KPK yakin jika Kejagung mampu mengusut kasus itu.
"KPK meyakini penyidik Kejaksaan Agung sangat mampu menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Kita sama-sama ikuti penyelesaian kasus tersebut oleh Kejagung," kata Ali.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta Firli Bahuri menangani kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sebab, ada dugaan negara mengalami kerugian triliunan rupiah.
"Ini megakorupsi lah dugaan puluhan triliun, di sinilah Pak Firli, selama ini orang banyak meragukan tetapi saya tidak demikian Pak Firli harus membuktikan. Jangan mengecilkan Pak Firli dulu, ini pembuktian di sini kalau KPK berani ini menepis dugaan Pak Firli titipan dan sebagainya," kata Didi Irawadi saat diskusi cross check di Upnormal Coffee, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12).
Politikus PDIP Deddy Sitorus juga sepakat dengan Didi mengenai KPK harus ikut menangani kasus itu. Penanganan kasus itu untuk membuktikan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli.
"KPK harus diminta ikut, karena apa ini ujian Pak Firli karena KPK belum masuk kasus seperti ini. Kemarin kan OTT melulu, ini uang triliunan kita mau lihat bisa supervisi. Tidak boleh ada dilindungi karena ini uang rakyat," tutur Deddy.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini