Menkum HAM Minta Masyarakat Tak Anggap Perpres untuk Lemahkan KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan tiga peraturan presiden (perpres) mengenai KPK. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berharap Perpres tersebut tidak dianggap untuk melemahkan KPK.

"Yang susahnya kan langsung disampaikan seolah-olah melemahkan (KPK). Ini kan belum dilihat secara utuh. Kasih saja kepercayaan, kita lihat nanti, kita kawal betul-betul," kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Disesalkan, Draf Perpres Tempatkan Pimpinan KPK di Bawah Presiden

Perpes itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Perpres itu akan mengatur aparatur sipil negara (ASN), tata organisasi dan Dewan Pengawas KPK.

"Kemudian ASN-nya karena memang UU mengatakan akan menjadi ASN dalam dua tahun maka kita buat Perpresnya," jelas Yasonna.

Baca juga: Istana Siapkan 3 Perpres tentang KPK

KPK, menurut Yasonna akan melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Untuk pencegahan korupsi diharapkan bisa berjalan dengan baik.

"Jadi pencegahan dan penindakan berjalan dengan baik. Jadi kalau dalam bahasa inggris prevention is better than cure. Mencegah sakit daripada mengobati sakit," kata dia. (fai/gbr)