Kemenkumham Selesaikan 24 UU dari 50 RUU Sepanjang 2019

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memamparkan refleksi akhir tahun yang sudah dicapai selama tahun 2019. Selama tahun 2019, pihaknya menyelesaikan 24 UU dari 50 Rancangan undang-undang

"Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan 24 UU dari 50 RUU yang ditargetkan dalam prolegnas," kata Yasonna dalam sambutan di kantornya, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Pada tahun 2019, Yasonna juga mengatakan telah menyelesaikan 7 naskah akademik, 8 RUU, 82 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 74 Rancangan Perpres. Selain itu, dilakukan pengundangan Lembaran Negara (LN) 233 Peraturan Perundang-undangan (PUU), Tambahan Lembaran Negara 134 PUU, Berita Negara 1.530 PUU dan Tambahan Berita Negara 3 PUU serta telah dipublikasikan 1.583 PUU dan 50 terjemahan.

"Selain itu juga dilakukan analisis evaluasi terhadap 295 Peraturan Per-UU," jelas Yasonna.

Baca juga: Boleh Juga, UU 'Sapu Jagat' Beri Insentif Tambahan untuk Korban PHK

Dokumentasi hukum selama tahun 2019, menurut Yasonna, sejumlah 334 instansi telah terintegrasi ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN.go.id), meningkat 247 % dibandingkan tahun 2018 yang baru 135 instansi.

Baca juga: Mau Buat Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud Singgung Lamanya Bongkar-Muat

"Selain itu, melalui peraturan.go.id masyarakat memperoleh informasi perkembangan proses pembentukan produk hukum. Penyadaran hukum juga dilakukan melalui penetapan desa sadar hukum sebanyak 175 desa di tahun 2019. Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM siap memfasilitasi "omnibus law" dalam rangka suksenya penyederhanaan regulasi di negeri ini," kata dia.



Tonton juga video PNS Kemenkum HAM Dinonjobkan Gegara Posting Anti-pancasila:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/asp)