"Salah-menyalahkan kan tidak ada gunanya. Tantangannya adalah penyelesaiannya kasus ini," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (27/12/2019).
Menurut Eva, pemerintah bertanggung jawab membereskan dan menangkap pelaku kejahatan di Jiwasraya. Pemerintah, dalam hal ini BUMN, dan aparat penegak hukum, menurutnya, perlu membereskan apa yang terjadi di Jiwasraya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam asas pidana, maka pelakunya-lah yang harus bertanggung jawab, lembaga tidak bisa dipidana. Tanggung jawab pemerintah saat ini membereskannya dan menangkap pelaku kejahatannya. Jadi Menteri BUMN mberesi (membereskan) governance-nya dan polisi/KPK membereskan pelaku fraud-nya, baik dari masa Pak SBY maupun Jokowi," ujarnya.
Eva mengatakan pemerintahan SBY dan Jokowi sama-sama bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan terhadap BUMN tersebut. Eva pun berharap tak ada lagi 'bom atom' yang diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.
"Dua pemerintah berbagi dosa karena kurang pengawasan dan merespons laporan dugaan fraud. Semoga tidak ada lagi waris-mewarisi bom atom lagi di masa mendatang," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, staf pribadi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ossy Dermawan menceritakan respons SBY terkait masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). SBY merespons masalah Jiwasraya saat menerima tamu, dan tamu itu menyampaikan kasus Jiwasraya ingin ditarik ke masa lalu.
Ossy mengatakan SBY tak mempermasalahkan jika persoalan Jiwasraya ditarik ke masa malu jika pejabat saat ini enggan bertanggung jawab terkait masalah yang membelit asuransi pelat merah ini.
"Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu," cuit Ossy, Jumat (27/12). (azr/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini