"Jadi ada 4.000 dihapus, 4.000 masuk. Jadi itu setiap bulan kita update, awal tahun Kemensos ada SK baru berapa jumlah peserta PBI, JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tahun 2020 yang akan dibayarkan oleh negara," ucap Menteri Sosial Juliari Batubara di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Rabu (25/12/2019).
Menurut Juliari, pembaruan data harus selalu dilakukan. Ada beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar penghapusan data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Mensos akan melakukan sinkronisasi data PBI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan agar batuan tersebut bisa tepat sasaran.
"Itu memang harapan juga dari semua pihak karena untuk juga lebih memastikan bahwa bantuan-bantuan sosial yang diberikan itu, dan bantuan yang lain itu yang diberikan oleh negara itu, itu benar-benar sudah tepat sasaran. Jadi ini yang akan kita koordinasikan dengan Dukcapil dengan Kemendagri," kata Juliari di Hotel Harris Vertu, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (11/11)
Juliari mengatakan bahwa sejauh ini Kemensos selalu melakukan update terhadap data tersebut. Dia berharap setiap data PBI yang ada bisa berbasis dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Tapi yang pasti kan kita setiap tahun mengupdate data terpadu kita yang jumlahnya hampir 100 juta itu, 98 juta sekian. Kita harapkan dalam waktu dekat ini, kita semakin memutakhirkan, karena arahannya memang semua yang ada di data terpadu kami harus berbasis NIK ya" ucap Juliari. (aik/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini