Dari DPR AS, Pemakzulan Trump Akan Bergulir ke Senat untuk Disidangkan

Washington DC - Proses pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih jauh dari selesai. Dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS yang diloloskan House of Representatives (HOR) atau DPR AS pada Rabu (18/12) selanjutnya akan diteruskan ke Senat AS untuk disidangkan.

Seperti dilansir CNN dan Associated Press, Kamis (19/12/2019), sesuai prosedur, dua dakwaan pemakzulan itu akan diteruskan kepada Senat AS untuk disidangkan. Dibutuhkan sedikitnya dua pertiga suara dukungan Senator AS untuk menyatakan Trump bersalah atas dua dakwaan pemakzulan yang fokus pada upaya Trump menekan Ukraina untuk menyelidiki rival politiknya.

Partai Republik diketahui mendominasi Senat AS, yang terdiri atas 53 Senator Republikan dan 45 Senator Demokrat serta dua senator independen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika dakwaan pemakzulan meraih dukungan mayoritas di DPR AS yang didominasi Partai Demokrat, diperkirakan tidak demikian di Senat AS. Mayoritas Senator Republikan diperkirakan akan membebaskan Trump dari dua dakwaan pemakzulan itu, yang berarti dia tidak akan lengser dari jabatannya sebagai Presiden AS.

Belum diketahui waktu digelarnya sidang pemakzulan terhadap Trump di Senat AS. Perkiraan menyebut sidang akan digelar paling cepat Januari tahun 2020, sebelum pemilu dini digelar di beberapa negara bagian AS.

Tok! Donald Trump Dimakzulkan DPR AS:

Langkah selanjutnya untuk proses pemakzulan Trump kini bergantung sepenuhnya pada Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, dari Partai Demokrat. Dalam pernyataan terbaru, Pelosi mengakui DPR AS belum akan meneruskan dakwaan pemakzulan kepada Senat AS. Pelosi juga enggan mengungkapkan target waktu pengiriman dakwaan pemakzulan itu agar bisa segera digelar persidangan dan diputuskan untuk memakzulkan Trump sepenuhnya atau tidak.

"Sekarang, presiden dimakzulkan," tegas Pelosi kepada wartawan setempat. "House (DPR AS) bertindak pada hari yang menyedihkan untuk melindungi dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat, untuk melakukannya dengan cara yang adil meskipun pihak lain salah menafsirkannya. Meskipun demikian, itu adil dan pantas dan mendesak," imbuhnya.

"Jadi, kami akan selalu mengambil keputusan soal kapan kami akan mengirimkannya (ke Senat AS), ketika kami melihat apa yang dihadapi di pihak Senat. Tapi keputusan itu akan diambil secara bersama-sama," ucap Pelosi.

Saat ditanya lebih lanjut soal jaminan apakah dakwaan pemakzulan akan diteruskan ke Senat AS, Pelosi melontarkan jawaban tidak tegas dan memicu kebingungan. "Itu yang menjadi niat kami, tapi kami akan lihat apa yang terjadi di sana," jawab Pelosi.

Selama dakwaan pemakzulan belum diteruskan, maka Senat AS tidak akan bisa menggelar sidang pemakzulan untuk Trump. Disebutkan lebih lanjut oleh Pelosi bahwa DPR AS belum bisa menunjuk 'manajer pemakzulan' atau jaksa dari DPR AS yang akan mewakili Kongres AS di persidangan Senat, hingga pihaknya mengetahui lebih banyak soal bagaimana Senat akan menggelar sidang pemakzulan Trump.

Laporan CNN menyebut ada kekhawatiran prosedural di balik keputusan DPR AS tidak segera meneruskan dakwaan pemakzulan ke Senat AS usai voting digelar pada Rabu (18/12) malam waktu setempat. Menurut CNN, DPR AS tidak bisa langsung meneruskan dakwaan pemakzulan karena Senat AS baru akan menindaklanjutinya pada Kamis (19/12) pagi waktu AS. Hal ini berpotensi mengacaukan ritme proses pemakzulan.

"Kami tidak bisa menunjuk manajer (pemakzulan) hingga kami melihat seperti apa prosesnya di pihak Senat, dan kami harap itu akan segera. Sejauh ini kami belum melihat hal yang tampak adil bagi kami, jadi semoga itu akan adil," ucap Pelosi.

Komentar Pelosi ini disampaikan setelah Ketua Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, menolak proposal yang diajukan Ketua Demokrat Senat, Chuck Schmer, untuk memanggil sejumlah saksi dalam sidang pemakzulan Tump nantinya.

Sejumlah kalangan progresif dalam kubu Partai Demokrat mendorong penundaan pengiriman dakwaan pemakzulan hingga McConnell menyetujui prosedur sidang pemakzulan yang diajukan Partai Demokrat, juga menyetujui dihadirkan sanksi-saksi seperti Kepala Staf Gedung Putih, Mick Mulvaney.