Diusulkan Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Profil Gayus Lumbuun

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan sejumlah nama menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Salah satu yang diusulkan adalah mantan hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun SH MH. Siapakah Gayus?

"Itu artinya memang latar belakangnya hukum atau penegak hukum. Kalau lain-lain yang juga disebut-sebut itu juga Pak Gayus Lumbuun," kata Sekjen PPP, Arsul Sani di Kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Pria bernama lengkap Topane Gayus Lumbuun itu dilahirkandi di Manado pada 19 Januari 1948. Di dunia hukum, kariernya sudah purna yaitu dosen, pengacara, anggota DPR dan terakhir hakim agung.

Gayus mulai mengawali kariernya sebagai seorang advokat dengan membuka Kantor Hukum Gayus Lumbuun & Associates. Di organisasi advokat, Gayus aktif dan menjadi pengurus Ketua Litbang DPP Ikadin.

Baca juga: PPP Usul Tumpak Panggabean-Gayus Lumbuun Jadi Dewas KPK

Pasca reformasi, Gayus masuk gelanggang politik dan menjadi anggota DPR 2004-2009 dan 2009-2014 dari PDIP. Partainya langsung mendudukkan Gayus di Komisi III DPR sesuai bidangnya yaitu soal hukum dan keamanan. Selain itu, Gayus juga dipilih menjadi Ketua Badan Kehormatan DPR.

Pada 2011, Gayus meninggalkan hiruk pikuk politik dan 'hijrah' menjadi hakim agung. Selama menjadi hakim agung, Gayus dikenal sebagai hakim agung spesialis hukuman mati. Belasan orang ia jatuhi vonis mati tanpa ampun.

Sebagai mantan anggota DPR yang mengagungkan demokrasi dan transparansi lembaga, Gayus gerah dengan gaya kepemimpinan Sekretaris MA Nurhadi. Kritikan pertama ia lontarkan saat para hakim agung duduk di pesawat kelas ekonomi, tapi para PNS MA malah duduk di kelas bisnis.

Gayus menilai protokoler tersebut dinilai tidak etis karena tidak sesuai dengan fungsi dan perannya. Yaitu core bussiness pengadilan adalah putusan yang dibuat hakim sehingga tulang punggung pengadilan adalah hakim, bukan PNS pengadilan.

Baca juga: Hakim Agung Gayus Minta Ketua MA Mundur Secara Terhormat

Selain itu, Gayus mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan MA. Gayus juga menyerukan upaya pembenahan institusi MA sesuai dengan amanat reformasi dan penciptaan institusi negara yang bersih, efisien, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gayus menyerukan pembenahan prioritas jangka pendek yaitu pengembangan transparansi dan akuntabilitas pada aspek pengorganisasian MA dan kinerja MA.

Atas kritikan itu, Nurhadi berang dan naik pitam.

"Saya nggak pernah takut sama siapa pun, karena saya clean. Saya nggak peduli, saya labrak betul (Gayus Lumbuun) karena saya clean. Saya jamin satu rupiah pun saya tidak punya pikiran untuk main-main terutama dalam anggaran. Kalau eselon I ketahuan (korupsi) sama saya, saya amputasi," kata Nurhadi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya kala itu.

Gayus pensiun sebagi hakim agung pada 2018 saat usianya menapak 70 tahun. Kini, Gayus diusulkan PPP untuk menjadi Dewan Pengawas KPK.

"Saya kira oke juga biar dia dulu politisi PDIP, tapi kan sudah kemudian lama menjadi hakim agung. Dan kemudian juga kamar pidana militer. Tapi tentunya juga dari disiplin lain tidak semuanya orang berlatar hukum atau penegak hukum," kata Arsul Sani. (asp/asp)