Bamsoet Ajak Milenial Aktif Beri Gagasan pada Kebijakan Demokrasi

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan generasi milenial merupakan generator sekaligus kreator kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mereka harus menjadi subjek dan tujuan pembangunan dalam kerangka mewujudkan masa depan Indonesia yang merupakan cita-cita bersama.

"Mari berikan apresiasi kepada pemerintah yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan sebagai prioritas dan fokus pada anggaran negara di tahun 2020. Saat ini, ketika kita menyongsong puncak bonus demografi, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dalam pengelolaan SDM muda dan potensial. Tujuannya, agar jangan sampai kita kehilangan momentum untuk melompat lebih jauh," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai demokrasi sudah menjadi inklusif dengan berbagai label yang menyertainya. Meski demikian, dalam konsepsi negara demokratis, ada beberapa prinsip yang secara umum dijadikan indikator eksistensi demokrasi.

Baca juga: Bamsoet: Figur Jenderal A.H. Nasution Refleksikan Karakter Bangsa

"Antara lain adanya konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan perlindungan HAM, jaminan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta suksesi penyelenggara kekuasaan negara, peradilan yang sehat dan independen. Selain itu, penegakan hukum dan persamaan kedudukan di depan hukum dan hadirnya pers yang merdeka dan independen," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, di antara pilihan dan pemaknaan demokrasi, Presiden Sukarno menawarkan konsep demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi di Indonesia, menurutnya, adalah demokrasi yang mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian bangsa Indonesia serta satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis.

"Pandangan Sukarno tentang demokrasi merujuk pada kenyataan bahwa setiap negara bangsa mempunyai kondisi, ciri khas, budaya, yang tidak selalu sama dan sebangun. Kehidupan berdemokrasi di Indonesia, misalnya, lekat dengan sikap menjunjung tinggi etika dan moral yang memberikan penghormatan terhadap keberagaman bangsa yang majemuk," terangnya.

Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini meyakini, menjelang puncak bonus demografi, generasi milenial menjadi faktor kunci yang membentuk wajah demokrasi bangsa Indonesia. Generasi milenial perlu menyadari bahwa apapun yang diperoleh dari proses demokrasi yang sedang berjalan, hasilnya akan berpulang kembali kepada mereka, sebagai bagian terbesar dari warga negara Indonesia.

"Di sini peran sentral generasi milenial dibutuhkan untuk mendorong komponen-komponen masyarakat lainnya agar tidak bersikap pasif. Sehingga, akan semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi arah kebijakan pemerintah," tandasnya.

Dewan Pakar KAHMI ini menegaskan generasi milenial Indonesia harus memastikan terisinya ruang-ruang demokrasi oleh ide dan gagasan untuk membangun serta memecahkan berbagai tantangan kebangsaan. Lantaran itu, generasi milenial Indonesia harus mengambil peran dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk masa depan Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR: Perlu Kebijakan Tepat Sasaran Mengelola SDM Milenial

"Generasi milenial harus menyadari bahwa perjuangan bangsa tidak selesai selepas kemerdekaan saja. Namun, perjuangan terus berlanjut dalam rangka mencapai kemakmuran yang berkeadilan. Dengan kesadaran sebagai bangsa yang besar, kita optimis menatap masa depan, karena kita hidup dalam era yang penuh dengan segala kemungkinan dan peluang," pungkasnya.




Tonton juga video Bamsoet Bicara Usulan Pemberantasan Korupsi Jadi Konstitusi:

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)