"Pastinya kita evaluasi nanti perjalanan dinas kepala daerah yang ke luar negeri itu kita evaluasi. Artinya apabila perjalanan itu ternyata tidak menghasilkan sesuai dengan tujuannya, ya pasti ke depannya akan kita perketat izinnya. Diperketat artinya tidak dikasih izin lagi," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dihubungi, Sabtu (14/12/2019).
Akmal Malik membuka opsi tidak memberikan izin kunjungan luar negeri kepala daerah yang terbukti tidak sesuai dengan tujuan awal. Karena itu pihaknya bakal melakukan evaluasi terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adalah Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang memerintahkan anggotanya di DPRD untuk menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan. Interpelasi itu untuk menanyakan seringnya Irwan melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan dana APBD.
"Nah muncul keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat melihat perilaku dan praktik bahwa hampir tiap bulan, hampir tiap bulan nih, Pak Gubernur ini pergi ke luar negeri. Bahkan dalam satu bulan ada yang dua kali perjalanan dinas ke luar negeri. Dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Andre Rosiade.
"Karena hasilnya tidak jelas. Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang nggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat," imbuh Andre. (gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini