Wapres Ma'ruf Ajak Ormas Islam Kawal 5 Program Prioritas Jokowi

Wapres Ma'ruf Amin di Semarang hari ini. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom

Semarang - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin meminta ormas Islam untuk mengawal 5 program prioritas menuju Indonesia Maju. Bagaimana caranya?

"MUI dan ormas Islam mengamankan program ini agar terwujud. Upaya yang dilakukan pertama yaitu menjaga kondisi agar situasi pembangunan tidak terganggu. Menyatukan persepsi umat," kata Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam sambutan di Musyawarah Bersama dengan tema "Soliditas dan Optimalisasi Peran Ormas Islam dalam Menjaga NKRI dan Mengembangkan Arus Baru Ekonomi Indonesia" di Gedung Gradika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (13/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Musyawarah bersama itu dihadiri MUI (Majelis Ulama Indonesia), DMI (Dewan Masjid Indonesia), BWI (Badan Wakaf Indonesia), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, Ma'ruf menjelaskan lima program prioritas untuk menuju Indonesia Maju yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Jangan ada lagi yang kemudian melakukan upaya yang menciderai kesepakatan atau keutuhan bangsa," imbuhnya.

Terkait kesepakatan yang dimaksud, Ma'ruf menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan. Sehingga tidak ada pemikiran lain yang bisa mengganggu kesepakatan itu.

Tonton juga China Rayu Ormas Islam RI soal Muslim Uighur, MPR: Tidak Bisa Dibeli :

"Kita katakan NKRI sudah final," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf juga bicara soal khilafah. Dia menyebut khilafah memang Islami, begitu pula dengan kerajaan, keamiran, dan republik yang juga Islami.

Menurutnya, khilafah bukan ditolak melainkan tertolak di Indonesia karena sudah ada kesepakatan yaitu NKRI.

"Bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak, bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak, tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI!" tegasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya