PPATK Perkuat Basis Data 1,3 Juta Pejabat untuk Bantu Cegah Korupsi

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Persoalan korupsi berkelindan dengan pencucian uang. Untuk itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat strategi untuk membantu penegak hukum memberantas korupsi.

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan upaya yang dilakukan PPATK itu termasuk untuk pencegahan serta pemberantasan korupsi. Dari segi pencegahan, Dian mengatakan akan memperkuat basis data pejabat negara dan partai politik (parpol).

PPATK Perkuat Basis Data 1,3 Juta Pejabat untuk Bantu Cegah Korupsi

Konferensi pers refleksi akhir tahun PPATK (Foto: Dwi Andayani/detikcom)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita memang sedang memperkuat data daftar yang bisa dikatakan data base pejabat negara, pejabat partai politik, dan sebagainya itu yang terkait dan sebagainya. Sudah mencapai 1,3 juta di data base kita di seluruh Indonesia," ucap Dian dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jalan Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Selain itu PPATK juga melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga negara yang terindikasi terlibat korupsi. Sebab, Dian menyadari bila korupsi tidak mungkin hanya dilakukan satu-dua orang saja.

"Tentunya ini sangat rahasia. Kita mengidentifikasi sebetulnya lembaga mana yang berisiko, apakah kita perlu melakukan pemeriksaan yang secara sistemik atau tidak kepada lembaga ini. Dan itu menjadi efektif, karena kalau kita hanya mengejar orang memberantas koruptor itu kan paling satu atau dua orang, kalau ini kan bisa sekaligus karena korupsi tidak hanya melibatkan satu orang," tuturnya.

"Sementara itu dari aspek pemberantasan. Kita perhatikan banyak sekali kasus korupsi yang skalanya besar, ada indikasi mendapat bantuan dari orang-orang yang bekerja memberikan advice bagaimana menempatkan uang hasil kejahatannya itu. Kita bekerja secara intens dengan negara lain, sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan lebih masif," imbuh Dian.