PPATK Targetkan Indonesia Jadi Anggota Organisasi Anti-Pencucian Uang di 2021

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menargetkan Indonesia masuk sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Masuknya Indonesia menjadi anggota FATF ditargetkan tercapai pada tahun 2021.

"Menjadi target kita di tahun 2021, kita itu sedang berusaha untuk menjadi anggota FATF," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara refleksi akhir tahun di Gedung PPATK, Jl Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Begini Permainan Arisan 'Sosialita Manja' yang Kena Tipu Rp 10 M

Badaruddin menyebut FATF merupakan organisasi yang mengukur tingkat kepatuhan negara terhadap kebijakan anti-pencucian uang dan penanganan terorisme. Dia mengatakan saat ini Indonesia telah menjadi anggota, namun statusnya belum menjadi anggota penuh.

"Jadi ini adalah organisasi atau wadah antarnegara, yang merupakan trendsetter yang dia membuat aturan, membuat kebijakan, dan berwenang mengukur tingkat kepatuhan dari negara-negara, baik anggota maupun bukan anggotanya. Mengukur kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan antipencucian uang dan penanganan terorisme," kata Badaruddin.

"Saat ini Indonesia sudah menjadi anggota, tapi statusnya observer, belum anggota penuh. Anggota hanya 38. Kita masuk sebagai observer satu-satunya Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Polri Gandeng PPATK dan Pemprov Usut Indikasi Dana Desa untuk KKB Papua

Badaruddin menyebutkankan sejumlah keuntungan menjadi anggota penuh FATF. Keuntungan itu di antaranya meningkatkan integritas ekonomi yang akan berpengaruh pada masuknya investor ke Indonesia.

"Untungnya kalau jadi anggota, Indonesia akan secara ekonomi akan meningkat integritasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan juga masuknya investor dan meningkatkan secara umum aktivitas ekonomi kita," tuturnya.

Dia menyebut proses seleksi saat ini terus berjalan. Menurutnya, tim penilai akan datang untuk melakukan wawancara yang dilanjutkan penilaian dan pembahasan selama satu tahun.

"Saat ini sedang dilakukan evaluasi dan hasilnya akan terus berjalan. Penilaiannya akan datang ke sini dan melakukan face to face, kalau Indonesia baik dan hasilnya mencapai tingkat kepuasan, maka Indonesia insyallah akan diterima tahun 2021, biasanya akan dibahas setahun setelah itu," tuturnya.




Simak juga video BNN: Hasil TPPU Tersangka Narkoba Juga Mengalir ke Luar Negeri:

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/azr)