Ketua MPR Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan SDM

Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk kepentingan itu, sejumlah kementerian terkait harus memastikan realisasi program pembangunan dan pengembangan kualitas SDM yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong semua pemerintah daerah untuk pro aktif merespons program pembangunan SDM itu.

Baca juga: MPR Serap Masukan soal Amandemen UUD, Ada yang Usulkan Pakai AI

"Asumsinya, pemerintah daerah paling tahu kondisi real di daerahnya, dan apa saja prioritas kebutuhan daerah. Demi masa depan orang muda di seluruh pelosok tanah air, semua daerah harus tercakup dalam program ini," ujar Bamsoet, Selasa (10/12/2019).

Dorongan kepada pemerintah ini dilandasi keprihatinan Bamsoet setelah menyimak gambaran tentang persoalan yang terkait dengan kualitas pendidikan di dalam negeri, sebagaimana tercermin dari hasil survei Program for International Student Assessment (PISA) per 2018 yang dipublikasi pada awal Desember 2019.

"Gambaran tentang mutu pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, karena ada di peringkat 10 besar terbawah dari 79 negara yang disurvei," tuturnya.

Menurut Bamsoet, tuntutan kualitas pendidikan era terkini mengarahkan anak didik untuk membangun kompetensi agar kompetitif pada bidang keahliannya. "Maka, demi daya saing orang muda Indonesia untuk sekarang dan di masa depan, pembaruan di sektor pendidikan memang tak bisa lagi ditunda-tunda," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Bamsoet, bukan lagi sekadar masuk skala prioritas, pembangunan dan pengembangan kualitas SDM Indonesia bahkan harus diakselerasi melalui terobosan-terobosan yang harus digagas oleh pemerintah.

Baca juga: Di Hari Antikorupsi, Ketua MPR Bamsoet Soroti Asset Recovery

"Urgensinya sudah sangat jelas, mengacu pada hasil survei PISA 2018 itu. Penetapan standar kualitas pendidikan nasional tidak lagi hanya cukup melihat ke dalam, tetapi harus juga melihat keluar," ungkapnya.

"Ada standar global yang tak mungkin diingkari anak-anak usia sekolah di Indonesia. Sama halnya dengan ketika Indonesia tidak mungkin menghindar dari perubahan zaman yang ditandai oleh digitalisasi dan otomatisasi di era Industri 4.0 sekarang ini," pungkasnya. (ega/ega)