Pimpinan MPR Dukung Ketegasan Erick Tindak Penyelundupan Harley di Garuda

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung Menteri BUMN ErickThohir mencopot Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara terkait penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda. HNW menegaskan hukum harus ditegakkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Ini memang tantangan bagi Pak Erick untuk kemudian menghadirkan kredibilitas mengurusi BUMN. Tentu memang diperlukan adanya ketegasan, keberanian untuk membuat penyikapan," ujar HNW di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Pernyataan Lengkap Erick Thohir Copot Dirut Garuda

HNW mengatakan tidak ada ampun bagi pejabat BUMN yang melanggar hukum. HNW kemudian mendukung Erick Thohir mencopot yang bersangkutan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Tentu bahasanya adalah hukum, kalau terbukti melakukan tindakan melanggar hukum, melakukan penyelundupan, dan lain sebagainya ya tidak ada alternatif. Menurut saya sih saya dukung Menteri BUMN untuk kemudian menegakkan aturan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada BUMN," kata dia.

Wakil Ketua Mejelis Syuro PKS itu menyebut Indonesia adalah negara hukum. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya mendukung Erick Thohir untuk menegakkan aturan hukum di BUMN.

"Kemudian membuat garis yang sangat jelas bahwa pada era beliau segala sesuatu memang dasarnya adalah hukum yang dilaksanakan dan saya mendukung untuk beliau menegakkan aturan hukum kepada seluruh BUMN," tegas HNW.

Baca juga: Erick Thohir Bakal Copot Dirut Garuda, Anggota Komisi VI: Cepat dan Tegas!

Diketahui, Ari Askhara terlibat dalam penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton. Menteri BUMN Erick Thohir kemudian meminta Ari Askhara memilih mengundurkan diri atau harus diberhentikan secara tidak hormat. Sebab, akan ada sanksi sosial jika harus dicopot.

"Saya mengharapkan individu-individu yang terlibat mestinya lebih baik mengundurkan diri daripada dicopot secara tidak hormat. Karena konsekuensinya sosial, tidak memikirkan keluarga, tetangga, dan lain-lain. Itu hukum yang tidak enak juga dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Erick di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12). (lir/imk)