DPRD Sulsel Konsultasi Raperda APBD ke Kemendagri, Bantuan Daerah Dibahas

Makassar - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2020.

Bantuan keuangan daerah sebesar Rp 500 miliar yang disepakati antara DPRD dan Pemprov menjadi salah satu fokus yang dikonsultasikan DPRD ke Kemendagri.

"Kemarin sudah (dikonsultasikan) di Kemendagri, di Dirjen Bina Keuangan Daerah. Semua hal dikonsultasikan, makanya kami menunggu. Karena, menurut aturan, tujuh hari kerja itu Depdagri (Kemendagri) harus mengeluarkan hasil evaluasi," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/12/2019).

DPRD Sulsel masih menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri terkait Raperda APBD Sulsel. DPRD Sulsel bersama Pemprov Sulsel telah menyepakati RAPBD Sulsel 2020 sebesar Rp 10,4 triliun.

"Kita tunggu dulu hasil evaluasinya apa yang mereka evaluasi. Yang pasti, kita paparkan postur APBD secara keseluruhan dan beberapa poin yang menjadi fokus dan prioritas pemerintah provinsi di tahun 2020," imbuhnya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Optimis DPRD Setuju Dana Renovasi Mattoanging Rp 200 M

Salah satu fokus konsultasi adalah bantuan keuangan daerah Rp 500 miliar yang akan dikucurkan Pemprov ke kabupaten-kota.

"Infrastruktur, bantuan keuangan untuk menstimulasi pertumbuhan, terutama peningkatan infrastruktur jalan di daerah-daerah, kita tanyakan semua itu kira-kira bagaimana menurut Depdagri soal-soal itu," kata Ni'matullah.

Setelah mendapat evaluasi dari Kemendagri, nantinya pimpinan DPRD Sulsel akan melakukan persetujuan bersama terkait APBD 2020.

"Setelah ada hasil evaluasi, kemudian kita koreksi, baru didaftar ke Kemendagri untuk mendapat nomor registrasi perda. Hanya ada persetujuan pimpinan DPRD berdasarkan hasil evaluasi," imbuhnya. (nvl/fdn)