MPR Kaji Usul PBNU soal Amandemen Terbatas UUD 1945

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu dengan jajaran PBNU. Bamsoet memuji eksistensi PBNU dan mengatakan ormas Islam itu setuju dengan amandemen terbatas UUD 1945.

"Di saat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandemen UUD NRI 1945 dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. Usulan PBNU tersebut patut dihormati dan bahkan menarik untuk dikaji lebih mendalam," ujar Bamsoet seperti dalam keterangannya, Rabu (27/11/2019).

Pertemuan itu dihadiri para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Sedangkan jajaran PBNU yang hadir antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, Ketua PBNU yang juga Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Robikin Emhas, Ketua PBNU Mochammad Maksum Machfoedz, Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi dan Wakil Sekjen PBNU Andi Najmi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet senang silaturahmi kebangsaan MPR dengan PBNU telah menghasilkan diskusi menarik. Dari mulai dukungan pengurus PBNU terkait perlunya amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara hingga pembenahan dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan menyangkut dihadirkan kembali Utusan Golongan dalam lembaga legislatif.

Simak Video "Ma'ruf Amin Minta NU Berinovasi Mengikuti Zaman"

"Diskusi juga menyasar kondisi sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Khususnya keberadaan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang perlu diperkuat agar Indonesia bisa berdikari di bidang ekonomi. Saya sejalan dengan PBNU yang menilai permasalahan toleransi di Indonesia sebetulnya sudah selesai. Sejak dahulu bangsa Indonesia terbukti dengan jiwa toleran yang luar biasa. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia hingga kini terbukti tetap gagah berdiri tegak di tengah bangsa-bangsa dunia lain yang tercerai berai," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan permasalahan utama bangsa saat ini sebagaimana disampaikan PBNU ialah masih lebarnya jurang ketimpangan sosial dan kemiskinan, hukum yang belum tegak, keadilan masyarakat yang ternodai hingga sumber daya alam yang dikuasai segelintir pihak. Konsentrasi PBNU kepada masalah ekonomi, kata Bamsoet, melengkapi kiprah PBNU yang telah menjadi penyangga perdamaian, persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Berdasarkan survei Alvara Research Center, jumlah penduduk Indonesia yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir 2016 mencapai 79 juta jiwa. Bukan hanya jumlahnya yang besar, peran NU terhadap Indonesia terbukti juga sangat besar. Salah satunya warisan pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari yang menanamkan ajaran hubbul wathon minal iman, cinta Tanah Air sebagian dari iman," pungkas Bamsoet.