Massa Tolak Reuni 212 Demo di Depan Kemendagri, Bentangkan Merah Putih Raksasa

Jakarta - Sejumlah orang menggelar demo di jalan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Massa menyatakan mendukung Pancasila dan menolak khilafah. Massa juga menyatakan menolak rencana digelarnya Reuni 212.

Pantauan detikcom, Jumat (29/11/2019), massa yang menamakan diri Gerakan Jaga Indonesia (GJI) ini tiba di Jl Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, pukul 14.39 WIB. Setelah tiba, Komandan Lapangan (Danlap) GJI, Bramyand Manaloc, yang ada di mobil komando, menyampaikan orasi.

"Pasukan Merah Putih harus tetap berkibar, tidak ada bendera lain. Tidak ada bendera hitam. Kita tidak boleh memberikan toleransi. Kita mendukung agar mencabut izin Reuni 212. Menolak kepulangan Rizieq. Mendukung pembubaran FPI, kami mendukung Pak Tito agar bersikap tegas. Merdeka," kata Bramyand.

Baca juga: Polri soal Reuni 212: Harus Tertib dan Tak Timbulkan Kegaduhan

Mereka menolak hal-hal tersebut karena menilai berpotensi menimbulkan sikap intoleransi. Selain itu, mereka menilai Reuni 212 di Monas bermuatan politis.

"Tujuannya agar Mendagri tegas menolak perpanjangan SKT FPI sebagai penggerak utama gerakan 212 yang mengibarkan bendera khilafah setiap kali melakukan Reuni 212. Dan hanya Merah Putih yang boleh berkibar. Mereka ingin menegakkan Merah Putih dan tenggelamkan bendera hitam," ucap Bramyand.

Setelah itu, massa mengibarkan bendera Merah Putih raksasa yang memiliki dimensi 1.200 meter persegi. Bendera tersebut digelar menutup seluruh badan Jalan Medan Merdeka Utara.

Peristiwa ini berjalan sekitar sembilan menit. Setelah itu, massa melipat kembali bendera Merah Putih raksasa.

Poin-poin tuntutan massa. (Rizal Bahari/detikcom)

Baca juga: Reuni 212 Mubah, tapi Tak Boleh Bikin Resah

Mereka menyatakan, di Indonesia, hanya ada ideologi Pancasila. Mereka menyatakan khilafah bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

"Kehadiran paham khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu lewat politik intoleran dan radikalisme atas nama agama demi mewujudkan NKRI bersyariah, jelas bertentangan dengan cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk itu, seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali wajib hukumnya menolak segala gagasan, cara, dan bentuk perhimpunan apa pun yang beranasir paham khilafah," kata dia.

"Kami mengajak warga bangsa kembali tegakkan Merah Putih dan tenggelamkan bendera hitam. Kami akan mengawal sampai tuntas aksi penolakan ini," tambahnya.


Simak Video "Tito Sindir PA 212, Arsul Sani: Pemerintah Tak Perlu Berlebihan!"

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/hri)