Banggar Konsultasi ke Gubernur Sulsel Soal Pembelian Helikopter BPBD

Gedung DPRD Sulsel. (Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom)

Makassar - Usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membeli Helikopter melalui dana APBD 2020 masih dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Dana Rp 30 miliar yang diusulkan BPBD Sulsel dinilai tidak mampu membeli helikopter yang layak bencana.

"Mungkin kita mau carikan duit untuk tambah lah, untuk bisa cari yang lebih bagus, di APBD 2020. Kita finalisasi besok," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah usai rapat Banggar DPRD terkait RAPBD 2020 di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (28/11/2019) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas pertimbangan sejumlah anggota, Banggar pada rapat malam tadi menunda pembahasan pembelian helikopter yang sebelumnya juga sudah dibahas Komisi E DPRD Sulsel bersama BPBD. Banggar akan konsultasi ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terlebih dulu.

"Kita tanya ke Pak Gub, kami Banggar mau begini, mau begini. Helikopter kita hold (ditahan pembahasannya) karena menurut kita Rp 30 miliar itu terlalu kecil, nanti dapat komputer seperti bereng-bereng (capung)," katanya.

Dana Rp 30 miliar yang diajukan BPBD Sulsel diketahui hanya dapat digunakan untuk membeli helikopter dengan 1 mesin. Helikopter dengan spesifikasi di harga tersebut tidak layak untuk dijadikan helikopter untuk siaga dan penanggulangan bencana alam.

"Yang 1 mesin, tidak bisa melewati gunung, dia harus terbang itu harus di atas jalan. Kita tidak setuju dengan itu, tanggung. Kalau memang mau langsung beli yang 6 sampai 8 seat sehingga banyak kepentingan yang bisa (dipakai), misalnya untuk kepentingan bencana kan bisa dipakai mengangkut (logistik) apalagi sejumlah barang-barang," jelasnya.

"Juga kalau ada kepentingan Pak Gubernur dan Forkopimda, misalnya Kajati, Kapolda, Pangdam, bisa ikut pakai dan orang ramai-ramai di situ. Seperti juga kami di DPR, kan kalau misalnya ada bencana, atau ada kepentingan-kepentingan mendesak kan boleh juga kita pakai," imbuhnya.

Diketahui, pada rapat bersama Komisi E, Selasa (26/11) lalu, Kepala BPBD Sulsel Syamsibar menjelaskan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk membeli helikopter yang sesuai untuk penanganan bencana. Terkait hal itu, Ni'matullah menyebut masih ada peluang untuk Banggar menganggarkan heli yang dimaksud Syamsibar.

"Masih ada peluang, kita sih merekomendasikan untuk sekalian beli yang bagus, sekalian lebih clear," ucapnya.

Namun jika Banggar bersama Pemprov Sulsel nantinya tidak menemukan anggaran untuk membeli helikopter yang layak, maka opsi lain yang memungkinkan ialah memberikan anggaran kepada pemprov menyewa helikopter.

"Sewa itu opsi terakhir, itu tadi beberapa teman (anggota Banggar) yang bilang, kalau itu anggarannya dicut (dipotong), tolong kasih dia anggaran sewa setahun mungkin Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar, supaya kalau ada kepentingan mendesak bisa dipakai," ucap politisi Demokrat itu.