Setelah ke PBNU, MPR Akan Temui Muhammadiyah-PGI Bahas Amandemen UUD

Jakarta - Pimpinan MPR akan melanjutkan safari politik dalam membahas rencana amandemen UUD 1945. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut mereka akan mengunjungi ormas serta parpol lain setelah bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Nanti kita ke PP Muhammadiyah, kemudian kemarin sudah ke PKS. Besok PGI dan semua kita kunjungi. Termasuk ke PKB dan Golkar," kata Bamsoet seusai pertemuan di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: MPR Kaji Usul PBNU soal Amandemen Terbatas UUD 1945

Bamsoet mengatakan safari politik ke PKB tengah diagendakan untuk pertemuan pekan depan. Sementara pertemuan dengan Golkar akan dilakukan setelah Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 4-6 Desember 2019.

"PKB kemungkinan pekan depan masih diagendakan. Golkar setelah Munas," kata Bamsoet.

Baca juga: PBNU Usul Pemilihan Presiden Kembali ke MPR: Itu Keputusan Munas 2012

Bamsoet mengatakan safari politik ini bertujuan menampung aspirasi terkait amandemen UUD 1945 setelah dua periode kepemimpinan tertunda. Menurut Bamsoet, MPR menargetkan akan menyelesaikan amandemen UUD 1945 di eranya.

"Ini sudah tertunda 2 periode atau amandemen yang diusulkan Taufik Kiemas lalu kemudian Zulhas itu belum tuntas adanya rekomendasi amandemen," katanya.

"Dan menurut saya mudah-mudahan di periode kami bisa lebih mewujudkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat untuk melawan kekhawatiran yang seolah-olah kalau amandemen kita membuka kotak pandora dan lebih banyak mudarat dibanding maslahat," lanjut Bamsoet. (fas/gbr)