Pemilihan Ketum Golkar Disebut Berpotensi Perpecahan Bila Tak Sesuai Aturan

Jakarta - Partai Golkar akan menggelar Munas untuk memilih ketua umum pada 4 Desember 2019. Perpecahan dinilai bisa terjadi jika tidak ada pemungutan suara yang didahului penjaringan calon.

"Perpecahan bisa terjadi jika dalam munas 4 Desember nanti tidak ada pemungutan suara yang didahului tahapan penjaringan dan pencalonan," ujar anggota Dewan Pembina Partai Golkar MS Hidayat kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Maju Caketum Golkar, Bamsoet: Posisi Saya Terjepit

Apalagi jika dalam munas nanti ada upaya atau unsur paksaan untuk mengganti pemungutan suara langsung dengan dukungan tertulis dari pemilik suara. Hal itu juga bisa menjadi pemicu perpecahan.

Hidayat mengatakan, dalam pencalonan, setiap kader Golkar yang berpotensi diperbolehkan mengajukan diri sebagai ketua. Nantinya akan dilanjutkan dengan penjaringan dan pencalonan.

"Justru dalam tahap penjaringan dan pencalonan inilah, wajah demokrasi Partai Golkar terlihat. Setiap kader Golkar yang potensial dan memenuhi persyaratan dibebaskan mengajukan diri untuk kemudian dijaring dan dicalonkan sebagai ketua umum," tuturnya.

Baca juga: Agun Gunandjar Akan Gugat Jika Pemilihan Ketum Golkar Ada Rekayasa

Hidayat menuturkan, bila pemilihan sesuai dengan ketentuan AD/ART Golkar, semua kader akan menerima hasil. Sedangkan bila dilakukan dengan pemaksaan akan berpotensi perpecahan.

"Sepanjang dilakukan dengan transparan, fair, dan mematuhi ketentuan AD/ART, pasti semua pihak akan menerima apapun hasilnya. Jika ada rekayasa dan pemaksaan itu tetap dilakukan, maka besar potensi terjadi perpecahan dengan acuan AD/ART partai," tuturnya.


Simak Video "FKPPI-SOKSI-PP Dorong Bamsoet Maju Jadi Ketum Golkar"

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/idh)