Wakil Ketua MPR Ungkap 3 Potensi Gorontalo yang Harus Dikembangkan

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan terdapat tiga potensi yang ada di Gorontalo Utara (Gorut) yang perlu mendapat dukungan oleh berbagai pihak, salah satunya Pariwisata. Sebab, Gorut berhadapan dengan Filipina dan banyak pulau sehingga hal demikian sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari.

"Kedua, perlu membangun infrastruktur. Daerah ini terkenal dengan pantai dan pelabuhan anggrek. Kawasan ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadi proyek nasional. Ketiga, di Gorut akan dibangun pusat kebudayaan yang terdiri dari berbagai budaya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019)

Baca juga: Video Pimpinan MPR Sambangi DPP PKS

Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gorontalo.

Hal yang disampaikan oleh Mantan Gubernur Gorontalo itu dibenarkan oleh Bahmid yang dalam kesempatan sama juga menjadi narasumber sosialisasi. Dikatakan Gorontalo berbatasan dengan dua provinsi yang mana Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang potensial.

Sektor pariwisata diakui lebih bagus dibanding dengan sektor tambang. Sektor tambang lama lama akan habis dan dampaknya akan menimbulkan masalah lingkungan.

"Untuk memulihkannya memerlukan biaya yang sangat besar. Sedang sektor pariwisata dengan biaya pengembangan yang tidak terlalu besar dan dampaknya bisa menimbulkan keuntungan banyak pihak," ucapnya.

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Tito: e-KTP Ada Persoalan, Hati-hati Pak

Dia menuturkan perekonomian akan tumbuh bila banyak wisatawan datang. Diharap wisatawan asing yang tiba di Manado Sulawesi Utara bisa melanjutkan ke Gorontalo. Untuk itu, dirinya mengingatkan agar para bupati dan wali kota di provinsi itu tidak bekerja sendiri-sendiri.

Kepada peserta acara itu, Bahmid mengatakan tugas MPR adalah melakukan sosialisasi. Ini penting karena kita khawatir Pancasila akan tergantikan. Disebutkan pernah ada upaya penggantian Pancasila dengan dasar yang lain.

"Pernah ada pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan Pancasila. Pemberontakan PKI terjadi dua kali pada tahun 1948 dan 1965," terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, juga pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu perlu terus diwaspadai. Adanya media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan paham yang tak sesuai dengan Pancasila.

Untuk itulah Sosialisasi Empat Pilar diakui sangat penting. Meski demikian, diakui pula MPR tak bisa sendirian dalam melaksanakan tugas ini. "Selepas sosialisasi, ibu-ibu bisa menyampaikan kepada yang lain. Jadi kita perlu mempertahankan Pancasila. Dasar negara ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Agama Islam," tandasnya. (mul/mpr)