.webp)
Sebagaimana diketahui, Habib Rizieq pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017. Saat itu, mulanya HRS ke pergi ke Arab Saudi untuk ibadah umrah. Pada waktu itu, rencananya pihak kepolisian akan memeriksa Rizieq terkait kasus 'baladacintarizieq'. Namun, pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan kasus ini.
Kemudian, Habib Rizieq mengaku dicekal atas permintaan rezim pemerintahan Presiden Jokowi melalui cuplikan video YouTube Front TV, Minggu (10/11/2019). Dia menunjukkan dua surat yang diklaim sebagai surat pencekalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Keaslian surat ini pun sempat diragukan Menko Polhukam Mahfud MD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pengakuan Baru Habib Rizieq dari Tanah Saudi |
Namun, pengacara Habib Rizieq Syihab (HRS), Sugito Atmo Prawiro, yakin ada pihak dari Indonesia yang memohon pencekalan ke pihak Arab Saudi. Dia mengatakan Habib Rizieq lebih banyak ditanya soal masalah di Jakarta dibanding kehidupan Arab Saudi.
"Karena dari beberapa kali kesempatan (HRS diperiksa) dengan penyelidik Saudi, itu semua pertanyaan bukan menyangkut keamanan di Saudi. Tapi menyangkut keamanan di Indonesia. Dia sudah jelaskan satu per satu bahwa dua kasusnya sudah SP3, yang lainnya belum pro justitia," kata Sugito saat dihubungi, Kamis (14/11).
Namun Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan masih berpegang pada pernyataan pemerintah Indonesia kecuali ada bukti-bukti dari pihak Habib Rizieq.
"Saya nggak komentar ya, karena saya nggak tahu benar atau nggak ditanya seperti itu. Yang kita pegangkan pernyataan pemerintah, kecuali ada bukti-bukti dari mereka," kata Meutya di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/11).
Meutya lalu mengatakan, kalau memang benar Habib Rizieq dicekal atas permintaan pemerintah Indonesia, dia meminta pihak Habib Rizieq menunjukkan bukti. Penunjukan bukti, kata Meutya, perlu dilakukan agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
"Kalau pencekalan iya clear, memang dicekal, tapi mereka merasa dicekal karena pemerintah Indonesia, ya dibuktikan saja. Saya rasa, pertama, kita tidak menerima informasi apa-apa tentang itu dan supaya tidak berpolemik panjang, ya silakan saja sampaikan bukti-buktinya kalau memang dianggap pemerintah terlibat," ucapnya.
Buntut pencekalan ini, Persaudaraan Alumni (PA) 212 pun berupaya agar Habib Rizieq bisa pulang ke Tanah Air dan menghadiri Reuni Akbar 212. PA 212 mengaku telah menyurati Dubes Arab Saudi untuk Indonesia hingga Kementerian Luar Negeri.
"Kita tetap sedang berupaya. Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi, Kemlu, Komnas HAM, dan kita juga sudah minta audiensi kepada Dubes Arab, Kemlu, Komnas HAM, DPR, dan kepada pihak kepolisian," ucap Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif di DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Slamet berharap ada titik terang terkait masalah pencekalan Habib Rizieq. Dengan begitu, Habib Rizieq bisa segera kembali ke Tanah Air.
"Mudah-mudahan ada titik terang di mana letak trouble-nya ya yang membuat beliau dicekal sampai hari ini," ujarnya.
Merespon hal ini Duta Besar (Dubes) Arab Saudi, Esam A Abid Althagafi turut berkomentar usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md. Dia mengatakan ada negosiasi antar-otoritas tinggi antara Arab Saudi dan Indonesia terkait kasus pencekalan Habib Rizieq.
"Masalah ini sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh pejabat tinggi antara dua negara dan kami berharap hal itu dapat diselesaikan segera," kata Esam saat ditanya soal Habib Rizieq setelah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
"Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena sedang dinegosiasikan oleh dua otoritas antara Saudi Arabia dan Indonesia," sambungnya.
Kendati demikian, Esam menyebut tak ada pembahasan soal 'pencekalan' Habib Rizieq ketika bertemu dengan Mahfud.
"Hari ini kami tidak membahas ini, kami hanya membahas tentang Saudi Arabia dan Indonesia," ujarnya.
Esam mengatakan dia dan Mahfud membicarakan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi. Kerja sama tersebut seputar mengadakan konferensi di Jakarta dan pariwisata.
"Kami baru saja membicarakan kerja sama antara Saudi Arabia dalam banyak hal berbeda, seperti mengadakan konferensi sistemik di Jakarta dan kami juga mendiskusikan membawa semua warga Saudi Arabia untuk mengunjungi Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Mahfud menegaskan tidak bernegosiasi soal Habib Rizieq dengan pihak Saudi. Bisa saja, kata Mahfud, pejabat negeri lainnya yang melakukan negosiasi.
"Ya mungkin, kan pemerintah banyak ya, jadi mungkin politisi, ya anu. Ya kan pejabat tinggi banyak ada 34, yang paling tinggi ada 2, dengan saya enggak tadi (pertemuan dengan Dubes Saudi)," kata Mahfud.
"Tidak dengan saya negosiasinya, saya bicara yang tidak kasuistis, tetapi bicara kerja sama jangka panjang untuk melawan terorisme untuk membangun Islam wastiah, islam yang damai, Islam yang rahmatan lil'alamin, yang terbuka semua perbedaan, berlaku adil terhadap orang lain dan harus diperlakukan adil juga," ucapnya.
Simak Video "Pemilu Usai, PKS Minta Habieb Rizieq Dipulangkan"
Halaman 2 dari 3
