Istana: Pemerintah Tak Alergi Kritik, Bedakan dengan Ujaran Kebencian

Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak anti terhadap kritik. Untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ingin memberikan kritik, Istana menyebut itu ada mekanisme tersendiri.

Hal itu disampaikan Seskab Pramono Anung. Dia menjawab soal penandatanganan SKB oleh 11 kementerian dan lembaga soal pelaporan terhadap ASN yang terlibat radikalisme. Pramono menjawab soal adanya anggapan kritik dari ASN dinilai sebagai bentuk radikalisme.

Baca juga: Ada ASN Terlibat Radikalisme-Ujaran Kebencian? Laporkan ke Sini!

"Oh nggak, ujaran kebencian itu bukan hanya untuk pemerintah. Ujaran kebencian itu bisa ke siapa saja. Dan kita kan terkenal sebagai bangsa yang penuh etika dan sopan santun," jelas Pramono di gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Pramono menyebut kritik terhadap pemerintah wajib. Namun, dia menegaskan kritik itu harus dibedakan dengan ujaran kebencian.

"Kritik kepada pemerintah itu wajib. Karena pemerintah itu menjadi semakin kuat kalau kritik kuat. Dan kritik itu menjadi obat. Pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik. Yang kita tidak mau, bagaimana kemudian ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian," sebut Pramono.

Baca juga: Pemerintah Intip Medsos Calon Pegawai Negeri

Pramono lalu ditanya soal kritik dari ASN. Dia menjawab kritik dari ASN ada mekanisme tersendiri.

"Oh kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda dengan yang lain karena ada aturan main yang atur ASN," jelas Pramono tanpa memerinci aturan main yang dimaksud. (gbr/hri)