Ketua MPR Dorong Jokowi Wujudkan Rekonsiliasi Ekonomi, Ini Alasannya

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: Istimewa)

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi. Rekonsiliasi ekonomi diharapkan bisa menguntungkan dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi ekonomi dunia yang semakin memburuk.

"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian. Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan Pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," kata Bamsoet dalam acara 'Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak' seperti dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/19).

Bamsoet menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas bagi terwujudnya kemajuan Indonesia. Dia berharap Jokowi mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi agar segera dilaksanakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sebagai Ketua MPR RI mendorong agar Presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Apabila gagasan ini terwujud, saya yakin keadilan dan kesejahteraan akan segera hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh komponen bangsa, dan dukungan kuat legislatif kepada eksekutif pun niscaya akan semakin menguat," ujar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu lantas bicara mengenai transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN). Bamsoet menilai Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data.

"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi 'terpaksa jujur'," ujar Bamsoet.

Dia mengatakan kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara lain belum berhasil. Karena itu, kata Bamsoet, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang bersahabat.

"Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur Bamsoet.