Kata Menteri Desa soal Pabrik Tahu Berbahan Bakar Sampah Plastik Impor

Sidoarjo - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim membahas soal pabrik tahu di Tropodo, Sidoarjo yang menggunakan sampah plastik impor sebagai bahan bakar. Menurutnya larangan bisa diterapkan jika sudah ada solusi untuk para perajin.

Abdul Halim menyampaikan, upaya mengurangi limbah sampah plastik atau mengubah perajin tahu agar tidak menggunakan limbah plastik impor sebagai bahan bakar merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya pemerintah daerah harus proaktif.

"Dan pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah dan semua pihak baik Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim harus ikut proaktif untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Halim usai meresmikan Agrowisata Belimbing di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Sabtu (23/11/2019).

Baca juga: Masih Pakai Bahan Bakar Sampah Plastik Impor, Pabrik Tahu Akan Disanksi?

Halim menambahkan, beberapa hari lalu ia telah meninjau industri tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo. Ia datang bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.

Usai kunjungan tersebut, ia langsung melakukan langkah kongkret yaitu menemui Menteri Perindustrian. "Kami bahas bersama beberapa solusi yang sudah pernah disimulasikan di desa tersebut tapi belum ada tindak lanjutnya. Kami akan tindaklanjuti apa yang sudah dirancang dan pernah dibicarakan sebelumnya itu agar dapat segera terwujud," tambah Halim.

Baca juga: Pabrik Tahu Masih Pakai Sampah Plastik Impor, Khofifah Tawarkan Empat Opsi

Lebih lanjut Halim menjelaskan, pemerintah boleh saja melarang penggunaan sampah plastik di industri tahu Desa Tropodo Sidoarjo. Tapi sebelum larangan itu diterapkan, harus ada solusi yang diberikan kepada para perajin tahu.

"Selama tidak ada solusi jangan diterapkan. Intinya jangan sampai mengorbankan atau dirugikan para perajin tahu," pungkas Halim. (sun/bdh)