"Tadi masalah milenial saya berharap kalau ada individu yang masuk policy-nya juga harus berubah juga karena kita mengalami bonus demografi yang akan berakhir sekitar 2030-an di 2050. Kita alami bonus demografi stuck ekonomi 5 persen," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi Polemik dengan tema 'Efek Milenial' di Lingkaran Istana' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
"Ini harus kita antisipasi sehingga bukan hanya gimik milenial, bukan hanya gimik, tapi policy. Masalah milenial saya berharap kalau ada individu yang masuk, policy-nya juga harus berubah," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Kholid menilai saat ini lembaga kepresidenan Jokowi sangat tambun atau gemuk. Terlebih adanya tambahan 14 staf khusus presiden sebagai orang terdekat presiden.
"Ada catatan pertama adalah lembaga kepresidenan kalau kita lihat desainnya, itu sudah sangat tambun sekali. Ada Mensesneg, ada KSP dan sejumlah deputi-deputinya, ada utusan khusus, ada Wantimpres. Sekarang ditambah lagi 14 stafsus, coba bayangin Seskab, Setneg, Wantimpres dan 14 stafsus tambun sekali," tuturnya.
Kholid mengatakan para staf khusus tersebut memiliki tugas membantu presiden dengan memberikan masukan. Namun dia menilai banyaknya pembantu atau pemberi masukan ke Jokowi justru akan membingungkan dalam pengambilan keputusan.
"Katanya membantu tugas presiden, ya, semua membantu. Semuanya juga membantu dengan komunikasi, sehingga nanti kalau terlalu banyak yang membantu, terlalu banyak yang memberi masukan, itu saya mikir apakah Bapak Presiden nanti nggak makin bingung," kata Kholid. (dwia/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini