Kerja Keras Gelora Hapus Nuansa PKS

Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) yang dibesut mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, Anis Matta, dan Mahfudz Siddiq mulai turun ke gelanggang setelah mengenalkan pimpinan inti partai pada 10 November 2019 lalu.

Fahri menargetkan sekitar dua bulan lagi, Gelora akan resmi berbadan hukum. Namun, untuk saat ini Gelora sudah berancang-ancang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang.

Politisi mantan Wakil Sekjen PKS itu mengaku partai barunya mencatat ada sekitar 20 calon kepala daerah yang ingin maju dan diusung oleh Partai Gelora. Namun, Fahri tak menyebut akan mengusung calon di daerah mana saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kita ini punya beberapa pengurus yang juga inkumben ya kan, juga ada banyak sekali pengurus yang ingin atau akan maju Pilkada 2020. Karena itu yang terjadi, maka kita akan memfasilitasi mereka untuk maju di 2020. Kemarin kami mencatat itu ada cukup banyak, di atas 20-lah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Fahri mengklaim ada banyak tokoh yang ingin bergabung dengan Partai Gelora, mulai dari tokoh-tokoh di wilayah hingga tokoh agama. Fahri pun optimistis Partai Gelora akan menjadi pemenang pemilu di masa mendatang.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menjelaskan, partainya akan menyasar kalangan nasionalis dan agamis. Dengan kata lain Gelora akan mengoplos kalangan nasionalis-agamis.

Mantan Presiden PKS itu juga mengatakan partai yang dipimpinnya akan membuka diri untuk seluruh komponen masyarakat. Karena itulah, Partai Gelora disebutnya tidak ingin menyasar target pemilih dari golongan tertentu.

"Nggak (terbatas golongan). Kita akan menyasar seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali," ujar Anis. Dia menyebut Gelora punya cita-cita jadi titik pertemuan seluruh komponen bangsa dari aliran yang berbeda-beda. "Ini adalah seperti sungai, kita ingin membuat bangsa ini seluruhnya, dengan semua komponennya, mengalir di situ."

Niat Gelora yang diawaki sejumlah eks politisi PKS mengubah pola penjaringan kader bisa saja untuk menghindari nasib buruk seperti partai-partai berbasis agama yang mengalami perpecahan. Partai-partai ini sebagian elitenya membuat partai baru namun pada ujungnya menuai kegagalan.

Sebut saja Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dimotori elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus dai kondang Zainuddin Muhammad Zein. Partai tersebut berdiri dari buah pertikaian di internal PPP. Kala itu sang dai berselisih paham dengan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP saat itu. Zainudin dan beberapa elite PPP kemudian membentuk PPP Reformasi yang selanjutnya berubah menjadi Partai Bintang Reforemasi (PBR) pada 20 Januari 2002.

Pada pemilu 2004 PBR meraih suara 2.764.998 atau 2,44 persen dan mendapatkan 14 kursi di DPR. Namun saat ambang batas parlemen diberlakukan di pemilu 2009 yang dipatok 2,5 persen, PBR tidak lolos karena hanya meraih 1,2 persen suara.

Setelah itu PBR yang selalu dilanda konflik internal akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra yang dikomandani Prabowo Subianto di tahun 2011.

Partai berbasis agama lainnya yang pecah kongsi kemudian mendirikan partai baru adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai tersebut berdiri dilatarbelakangi ketidaksejalanan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap sudah sekuler dan tidak lagi mewakili ulama Nahdlatul Ulama.

Rois (Ketua) Dewan Mustasyar PKNU saat itu, KH Ma'ruf Amin menegaskan, PKNU adalah partai yang secara sadar didirikan oleh para ulama NU sebagai media perjuangan di jalur politik setelah menganggap PKB tidak lagi dapat dijadikan wadah perjuangan mereka.

"PKNU bukan partai sempalan. Ini justru partai yang didasarkan pada prinsip ke-NU-an. Kita bikin partai karena NU sekarang balik lagi seperti sesudah muktamar di Situbondo. Setelah PKB dianggap sekuler, menyimpang, NU balik lagi tidak ke mana-mana tetapi ada di mana-mana," kata Ma`ruf di hadapan ratusan peserta Silaturahmi Ulama dan Habaib se-DKI di Pondok Pesantren Hubbul Wathon,Jakarta, 17 Desember 2006.

Namun dalam perjalanannya PKNU tidak pernah bisa ikut meramaikan pesta demokrasi di pemilu. Pada 2012 PKNU dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu 2014.

Lantas bagaimana dengan Gelora partai yang diinisiasi para mantan petinggi PKS? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan, ini pertama kalinya sempalan PKS bikin partai baru karena konflik internal.

"Pembentukan Partai Gelora menjadi perjudian luar biasa bagi pendiri partai untuk bisa eksis di tengah persaingan parpol yang luar biasa," ujarnya pada detikcom.

Menurut Adi, sebagai pendatang baru Gelora harus memperluas sasaran ceruk pemilihnya. Tidak melulu mengandalkan segmen pemilih Islam dan kader-kader yang juga sempalan PKS.

"Dari hasil sejumlah survei orang yang merasa bagian dari partai di Indonesia hanya berada di kisaran 30 persen. Ada 70 persen pemilih yang tidak berafiliasi dengan parpol tertentu. Inilah ceruk pemilih yang harus direbut Gelora," terang Adi.

Tapi untuk bisa mendapatkan ceruk tersebut, menurut Adi, Anis Matta dan Fahri Hamzah harus bekerja keras menghapus nuansa PKS di "wajah" mereka yang begitu lekat. Hal ini untuk memudahkan Gelora membaur dengan komunitas pemilih yang lebih plural.

Jika nuansa PKS di Partai Gelora masih terlihat kental bukan tidak mungkin nasibnya bakal sama seperti partai pecahan dari parpol berbasis Islam yang sebelumnya muncul dan kemudian akhirnya tenggelam juga.

Adi juga berpendapat kehadiran Gelora diprediksi tidak berpengaruh pada perolehan suara PKS di Pemilu 2024. "Meski begitu bukan berarti Gelora bakal kandas di tengah jalan," katanya.

Halaman 1 2 3 4

Selanjutnya