Ketua MPR: Surya Paloh Sampaikan soal Amandemen UUD 1945 Menyeluruh

Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut NasDem sebagai partai politik yang setuju dilakukan amandemen terbatas UUD 1945. Namun, dalam pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh, ada gambaran baru yang ditangkap MPR.

"Jadi kita membuka dokumen ternyata Partai NasDem masuk yang ikut mendorong atau setuju dalam dokumen amandemen terbatas selain tujuh partai yang lain. Hanya Golkar, PKS dan Demokrat yang ketika itu menginginkan tidak amandemen tapi melalui undang-undang atas GBHN. Namun tadi kami dapat gambaran baru. Tidak hanya terbatas, tapi juga tergantung perkembangan kekinian," kata Bamsoet di Kantor DPP Partai Nasdem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Pimpinan MPR Temui Surya Paloh Bahas Wacana Amandemen UUD 1945

Menurut Bamsoet, Surya Paloh menyampaikan soal amandemen menyeluruh. Namun, amandemen menyeluruh itu tidak akan diwujudkan secara sembrono.

"Bang Surya tadi menyampaikan amandemen menyeluruh yang mengevaluasi berdasarkan daftar isian masalah kita sebagai bangsa dan negara. Dari mulai preambule pembukaan sampai pasal demi pasalnya mana-mana sajanya yang perlu kita amandemen, ubah, sesuai dengan kebutuhan bangsa kita," kata Bamsoet.

"Tapi tidak boleh gampangan, harus betul-betul cermat. Kalau memang kita mau ubah konten, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada," ucap Bamsoet.

Baca juga: Prabowo-Paloh Setuju Amandemen UUD '45 Menyeluruh, Ini Kata Ketua MPR

Diketahui bahwa Pimpinan MPR RI masih akan melakukan silahturahmi dengan para ketua partai politik dalam rangka menjaring aspirasi terkait amandemen terbatas UUD 1945 dan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seusai dari Partai Nasdem, MPR akan kunjungi Partai PKB.

"Jadi kita hari ini dengan Pak Surya sebagai Ketua Umum NasDem. Hari Jumat kita ke tempatnya Muhaimin dari PKB jam 10.00 WIB pagi," kata Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet: PAN Setuju Dilakukan Amandemen Terbatas UUD 1945

Sebelumnya, partai PAN juga termasuk sebagai partai politik yang juga mendukung amandemen terbatas UUD 1945.

"PAN masuk dalam barisan, tadi juga dipertegas kembali oleh PAN bahwa PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amandemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dalam sistem konstitusi kita," kata Bamsoet di Sekretariat PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).




Simak juga video Dianggap 'Ngambek' Karena Jatah Menteri, Paloh: Sejujur-Jujurnya Enggak!:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/gbr)