Ridwan Kamil Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD: Saya Produk Pilkada Langsung

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Mukhlis Dinillah/detikcom)

Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tak setuju bila proses pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Dia mengatakan rakyat memiliki hak memilih pemimpin sendiri.

"Saya kan produknya pilkada langsung, pastilah saya sesuai dengan hak rakyat. Memilih langsung kepala daerah jangan dihilangkan," kata Kang Emil, sapaan akrabnya, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Emil berpendapat, bila biaya pilkada langsung mahal, KPU dapat meminimalkan aturan mainnya. Emil menilai lebih baik mencari solusi daripada meniadakan pilkada langsung. Emil menganggap pilkada tak langsung sama dengan mencabut hak demokrasi warga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau isunya mahal, mungkin KPU-nya saja peraturannya dibuat proses kampanye dan lain-lain itu diminimalisir, apakah dengan media sosial saja, tidak perlu hal-hal fisik. Kan argumentasinya cost, kalau memang isunya itu, coba kreatif dulu cari solusi sebelum hak demokrasi diwacanakan dicabut. Itu menurut saya pencabutan hak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik," jelas dia.

Emil tak membantah terkait biaya pencalonan kepala daerah yang menelan biaya besar. Namun, menurut dia, pergantian sistem pilkada langsung menjadi tak langsung harus melewati diskusi dan kajian panjang.

"Memang mahal saya akui. Nah mahal ini harusnya diseminarkan dulu, diskusi dulu, jangan langsung solusinya wacana itu," tutur Emil.

Dalam hal wacana evaluasi pilkada langsung, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.

"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu-pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Halaman 1 2 3

Selanjutnya