Soal Evaluasi Pilkada, PKS Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jakarta - Pemerintah saat ini mewacanakan evaluasi pilkada langsung. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika nantinya sistem pilkada diubah menjadi tak langsung atau dipilih oleh DPRD.

"Kita ingin perbaiki pilkada langsung, bukan diubah," ujar Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi, Senin (11/11/2019) malam.

Mardani mengatakan perlu ada kehati-hatian dalam membahas pikada langsung ini. Menurutnya, evaluasi pilkada langsung harus didasarkan dengan data yang kuat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perlu hati-hati membuat keputusan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat," ucapnya.

Lebih lanjut, PKS kata Mardani setuju untuk evaluasi dengan memperbaiki sistemnya. Ada pro dan kontra, namun menurutnya hasil pilkada langsung tetap lebih baik karena legitimasi kuat, sehingga kepala daerah langsung bertanggungjawab kepada masyarakat.

"PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama. Ada pro dan kontra nya. Posisi awal saya ingin threshold diturunkan jadi 7%. Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politic masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus," katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.

eva

"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Simak Video "Di Kongres NasDem, Jokowi Ungkit Lagi Rangkulan Paloh-Presiden PKS"

[Gambas:Video 20detik]