Pengamat Teror dari UI Dukung Jokowi Ganti Istilah Radikalisme

Jakarta - DPR mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengganti diksi 'radikalisme'. Pengamat terorisme menyetujui hal itu.

"Usulan yang baik. Presiden sudah usulkan 'radikalisme' diganti 'manipulator agama'. Ekstremisme aku pikir juga bisa," ujar pengamat intelijen dan terorisme UI, Ridlwan Habib, ketika dihubungi, Senin (11/11/2019) malam.

Begitu juga, menurut Ridlwan, kata 'deradikalisasi'. Dia mengatakan kata itu sulit dipahami orang yang disasar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk sebenarnya istilah 'deradikalisasi', sebaiknya diganti dengan 'normalisasi kehidupan beragama'," ucapnya.

Dia memberi contoh diksi 'deradikalisasi' yang disederhanakan menjadi 'normalisasi kehidupan' di lingkungan Lapas Gunung Sindur. Diksi 'normalisasi' itu justru memberi dampak positif bagi para napi.

"Saya contohkan di Lapas Gunung Sindur, istilah 'deradikalisasi' diganti 'normalisasi' oleh teman teman yayasan NiruNabi, alhamdulillah napi mau ikutan program menghafal Alquran juz 30. Berdampak ke perilaku," kata alumni Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen UI ini.

"Mereka jadi sadar bahwa ternyata mereka selama ini nggak hafal Alquran juz 30 pun tidak hafal. Makanya setelah ikut itu, pelan-pelan mereka menjadi pribadi normal lagi," tutur Ridlwan.

Sebelumnya, diksi 'radikalisme' mendapat banyak kritik oleh DPR. Salah satunya anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, yang mengusulkan kepada Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengubah diksi 'radikalisme' menjadi istilah lain. Dia meminta kata 'radikalisme' diganti dengan 'violent extremism' atau 'kekerasan ekstrem'," katanya.

"Pak Suhardi, saya sebenarnya nggak setuju sama diksi 'radikalisasi', diksi ini muncul di masa Orde Baru yang berkaitan mengarah ke kiri. Tapi pasca-Orde Baru ini, sehingga sudah ke kanan. Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita nggak bisa gunakan diksi 'ekstremis' atau 'kekerasan'?" Kata Sudding saat rapat.

Anggota DPR Komisi III F-Gerindra Rahmat Muhajirin juga meminta Suhardi agar kata 'radikal' itu tidak dipakai. Sebab, menurut Rahmat, bahasa itu langsung menyasar ke kelompok agama tertentu.

"Mohon dibatasi, Pak, nggak semua lembaga bicara radikal, karena saya khawatir kadang bahasa radikal menyasar kelompok tertentu," katanya.