Soal Wacana Hidupkan GBHN, Bamsoet: Sebaiknya Itu dalam Bentuk UU

Jakarta - MPR RI kini tengah mengkaji wacana menghidupkan kembali haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan. Wacana ini merupakan rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang diteruskan ke periode selanjutnya.

Meski begitu, suara fraksi-fraksi di MPR masih belum bulat. Karena itu, fraksi partai Golkar menggelar Rapat Perdana Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI untuk menyatukan sikap dan langkah terkait amandemen di Ruang GBHN Gedung Nusantara V MPR R, Senin (11/11/2019).

"Rapat pimpinan fraksi ini dalam rangka menyatukan sikap dan langkah dalam merespon berbagai perkembangan dan wacana yang hari-hari ini berkembang di masyarakat. Khususnya terkait dengan amandemen UUD 1945, maupun perlunya kehadiran GBHN dan tata kerja dan hubungan kerja untuk beberapa hal mendatang," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di sela-sela rapat.

Baca juga: Bamsoet Jamin Amandemen UUD 1945 Tak Hilangkan Pasal Adat & Budaya

Menurut Bamsoet, Fraksi Golkar MPR RI berpandangan agar wacana menghidupkan kembali GBHN dilanjutkan dalam bentuk Undang-undang.

"Berdasarkan rekomendasi MPR periode 2014-2019, sebaiknya itu dalam bentuk Undang-undang. Sampai nanti ada interupsi selain dari Partai Golkar," kata Bamsoet.

Saat ditanya mengenai potensi wacana menghidupkan kembali GBHN melalui Tap MPR RI, Bamsoet mengatakan, tanya saja ke periode MPR 2014-2019.

"Tanya nanti ke fraksi Golkar MPR periode lalu, kita hanya meneruskan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR-RI periode 2014-2019, H.M. Idris Laena yang terpilih menjadi Ketua Fraksi Golar di MPR, Idris dalam rapat tersebut mengatakan arah kebijakan fraksi Golkar ke depan tentu harus ikut dari kebijakan DPP Partai Golkar. Yang jelas, mengenai arah kebijakan partai Golkar, pihaknya memutuskan pada prinsipnya partai Golkar tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokok-pokok haluan negara.

"Partai Golkar bersikap bahwa untuk pokok-pokok haluan negara ini kita mengharapkan produk hukumnya menggunakan UU saja, tidak perlu melalui TAP MPR. Karena jika melalui TAP MPR, maka implikasinya harus amandemen UU 1945. Dan kalau menyangkut amandemen ini kami berpendapat perlu kajian mendalam yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia," jelas Idris.

Terkait perbedaan sikap Amandemen UUD 1945 ini, lanjut Idris Ini, sementara ini menjadi sikap fraksi partai Golkar. Ada beberapa fraksi yang juga punya sikap yang sama dan tentu akan dilakukan kembali musyawarah di tahap selanjutnya.

"Tentu ini sejauhmana komunikasi politik terbangun untuk kesamaan sikap. Yang jelas MPR itu kan majelis permusyawaratan rakyat, maka kita harapkan dapat dilaksanakan dengan musyawarah," ucapnya.

Idris menambahkan, selain agenda pernyataan arah sikap Partai Golkar, dalam rapat tersebut juga dibahas terkait teknik tata kerja dan program kerja ke depan. Ke depan, Partai Golkar akan rutin menggelar diskusi bersama wartawan terkait masalah kebangsaan.

Baca juga: PDIP Pikir-pikir Dorong Amandemen UUD Jika Pembahasan Keluar dari GBHN

"Kami merencanakan ke depan fraksi Golkar itu setiap bulan melaksanakan FGD yang melibatkan wartawan untuk berdiskusi terkait masalah kebangsaan ini," pungkasnya.




Tonton juga video Ada Bamsoet di DPP NasDem, Bahas Apa?:

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)