Beda Para Menteri Soal Dana 'Siluman'

Foto ilustrasi desa hantu (Denny Putra/Infografis)

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengabarkan adanya dana siluman yang tersedot ke desa-desa hantu. Isu bergulir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyelidiki, namun bantahan datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

"Sekarang muncul desa-desa baru yang nggak ada penduduknya karena adanya dana desa," kata Sri Mulyani, Senin (4/11) awal pekan ini.

Ini adalah bukti bahwa masih banyak oknum yang ingin memanfaatkan alokasi dana desa secara tidak bertanggungjawab. Padahal, kata Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penyaluran anggaran tersebut belum sepenuhnya efektif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.

Kemendagri kemudian mengungkapkan bahwa fenomena desa 'hantu' alias tak berpenghuni berada di salah satu Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa tersebut sengah dibentuk demi mendapatkan aliran uang program dana desa. Izin pembentukan desa tersebut akan dicabut.

Foto: Sri Mulyani ke Istana (Andhika/detikcom)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat mengusut desa-desa siluman tersebut. Ia memerintahkan pelaku ditangkap.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mengusut soal ditemukannya fenomena desa fiktif ini. Tito menyebut sudah menggerakkan tim gabungan dengan Polda Sultra dan pemerintah provinsi.

"Kalau memang fiktif ada anggaran dan anggaran dipakai padahal nggak ada desanya proses hukum tinggal tindak pidana korupsi, kalau ada pemalsuan KTP fiktif, maka pemalsuan KTP kenakan, pidana pemalsuan, saya tekankan pada Kapolda udah tindak aja kalau memang fiktif, tindak aja Polri. Baru perbaiki sistemnya," kata Tito kepada wartawan di Mako Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Rabu (6/11).

Tersebutlah desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang memuat apa yang disebut sebagai 'desa hantu'. KPK mencatat setidaknya diduga ada 34 desa yang bermasalah di Kabupaten Konawe. Dari jumlah itu, ada 3 desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya disebutkan bila surat keputusan (SK) pembentukan desa tersebut dibuat dengan tanggal mundur.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, membantah adanya 'desa hantu'. Dia pun bingung dengan adanya kabar desa fiktif yang menyedot anggaran dana desa.

"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang nggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggung jawabkan, itu nggak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada," kata Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," sambung dia.

Mendagri Tito Karnavian, duduk di tengah (Lamhot Aritonang/detikcom)

Halim pun mengaku telah menelusuri persoalan 'desa hantu' yang sebelumnya diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menegaskan tak menemukan 'desa hantu' yang dimaksud, termasuk di Sulawesi Tenggara.

"Iya. Sejauh ini belum ada. (Termasuk) di Konawe," kata Halim.

Mensesneg Pratikno mengatakan akan menunggu hasil investigasi Mendagri Tito Karnavian terlebih dulu. Pratikno mengatakan, Mendagri tengah menginvestigasi perihal kebenaran adanya 'desa hantu'.

"Iya biarkan dulu lah Pak Mendagri bekerja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11) kemarin.

Foto: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Wilda/detikcom)