Jakarta - Besarnya anggaran dana desa memicu munculnya ide pembuatan 'desa siluman' atau
'desa hantu'. Pihak Istana tengah mengumpulkan data-data terkait kasus ini.
"Kami di tim jubir juga sedang melakukan, mengumpulkan informasi-informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai atau ada desa yang tidak ada. Segala macam. Kami sedang kumpulkan," ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Fadjroel mengatakan pengumpulan data dilakukan untuk memastikan apakah benar ada dana desa yang tersalurkan ke 'desa hantu'. Informasi ini nantinya akan diteruskan kepada
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti data itu akan kami berikan pada Pak Mensesneg untuk diberikan pada informasi atau pendapat langsung dari beliau. Kami sedang kumpulkan data karena dari pihak Menkeu (memberikan) pernyataan demikian, dari Menteri Desa (juga). Kami kumpulkan data, apakah nyata ada di lapangan," ujar Fadjroel.
Desa siluman dibuat agar bisa menyedot anggaran dana desa. Padahal desa tersebut tak berpenduduk alias tak pernah ada atau fiktif. Diketahui, Kemenkeu mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun pada 2019. Di Indonesia tercatat ada 74.597 desa pada 2019, sehingga setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.
Fenomena desa siluman ini pertama kali diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR RI.
Presiden Joko Widodo (
Jokowi) pun meminta aparat mengusut soal penemuan empat desa siluman tersebut. Ia memerintahkan pelaku ditangkap.
"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu,
ketangkep," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
