.webp)
Pernyataan itu disampaikan Ali dalam rapat kerja di DPR Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Dalam rapat itu Ali menjelaskan panjang lebar soal radikalisme.
"Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tak pernah ada (Raja) Namrud berjumpa dengan (Nabi) Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, (Nabi) Musa tidak akan bertemu Firaun. Jika tidak ada radikalisme, maka (Nabi) Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab," kata Ali di ruang rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali menilai radikalisme bisa dimanfaatkan untuk membangun peradaban. Politikus PAN tersebut tak setuju jika radikalisme digunakan dalam konteks politik.
Menurut dia, radikalisme dalam konteks politik bisa menghancurkan agama. Dia hanya setuju jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan perjumpaan peradaban.
"Menurut pandangan saya, jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban, itu kita setuju," paparnya.
Di momen itu, Ali meminta Menag Fachrul belajar apa itu agama. Dia juga menjelaskan soal pengertian agama sesuai UUD 1945.
"Oleh karena itu, belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, dan apa itu faith, dan apa itu religion. Agama, Pasal 29 adalah organisasi, mengatur, buka faith, faith itu iman, jangan diganggu," jelasnya.
Fachrul kemudian merespon santai ucapan Ali. Dia mengilai, apa yang disampaikan di Komisi VIII itu hanya gurauan.
Apalagi, menurutnya, suasana raker tidak tegang. Eks Wakil Panglima TNI (Purn) itu pun menyebut, baik pihak Kemenag maupun Komisi VIII sama-sama mengutamakan kepentingan bangsa.
"Oh nggak ada, bukan begitu. Itu (Ali Taher) kan orang agak bercanda-bercanda, suka. Bagus sekali," kata Fachrul di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
"Semuanya enak, nggak ada satu pun, nggak suasana tegang, semua ketawa. Karena kenapa? Semua punya rasa tanggung jawab yang sama terhadap kepentingan bangsa ini ke depan. Nggak ada soal apa-apa," jelasnya.
Namun baru-baru ini, Ali menekankan, ucapannya ke Menag Fachrul hal yang serius. Dia ingin pejabat negara berhati-hati dalam membuat penyataan publik.
Ali mengatakan persoalan manajemen Kementerian Agama harus ditangani secara serius. Dia kemudian menjelaskan soal agama yang ada dalam pasal 29. Dia menyinggung soal menajemen organisasi hingga sisi faith.
"Persoalan manajemen Kemenag itu perlu penanganan secara serius, terutama dua hal pertama terkait manajemen keagamaan yang berangkat dari terkait teori religion, itu artinya penanganan dalam manajemen organisasi. Sementara dari sisi faith, imannya, itu urusan pribadi, urusan organisasi Islam," kata dia.
"Oleh karena itu menurut saya artinya lain kali Menag harus hati-hati bahwa penanganan persoalan agama tak semudah yang dibayangkan. Itu menyangkut masalah rasa dan keadilan beragama. Saya kira pejabat publik itu harus hati-hati berbicara apabila menyangkut hal-hal yang sensitif," tegas Ali Taher.
Halaman 2 dari 2
