Bicara Indonesia Maju, Mardani Kritik Jokowi soal Infrastruktur-Dewas KPK

Politikus PKS Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai salah satu poin menuju Indonesia maju adalah demokrasi yang terkonsolidasi dan politik yang stabil. Mardani mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memperhatikan masalah infrastruktur.

"Sudah jelas bahwa tanpa demokrasi yang terkonsolidasi dan politik yang stabil, Indonesia tidak bisa maju. Poin satu, kalau kita mau maju, pandangan kami. Sayangnya, Pak Jokowi nggak masuk ke intangible, fokusnya Pak Jokowi yang tangible. Bikin jalan, bikin bendungan," kata Mardani di kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi DN-PIM yang bertajuk 'Indonesia Maju, Kini dan Nanti'. Mardani juga menyoroti tata kelola pemerintahan berdasarkan hukum yang adil. Mardani pun kembali mengkritik Jokowi, kali ini soal Dewan Pengawas KPK.

"Dewan Pengawas KPK yang revisi kemarin ditunjuk oleh Presiden. Langsung ditunjuk, tidak ada proses panselnya. Padahal ini buruk, buruk, buruk, nantinya akan ada image kriminalisasi, karena orang Presiden semua, all the president man. Nah ini buruk, makanya kami menolak Dewan Pengawas KPK dan revisi UU KPK kemarin," ujarnya.

Mardani juga menyoroti soal ketahanan nasional di bidang pangan, air, energi, tanah, hingga pertahanan dan keamanan. Selain itu, untuk membangun SDM unggul, menurut Mardani, diperlukan fondasi agama dan pembangunan infrastruktur yang humanis.

"Untuk membangun SDM yang beretika dan berdaya saing, tidak bisa lain, agama sumber kemajuan. Salah salah kalau menganggap agama sumber masalah. Makanya harus ada etika," ungkap Mardani.

"Kedua, pilarnya perlu infrastruktur yang humanis, ekologis, dan tepat sasaran. Kita butuh infrastruktur, benar, tapi tidak boleh infrastruktur jalan tol ngabisin sawah sedemikian banyak, itu bukan pertimbangan yang ekologis," lanjut dia.

Tak ketinggalan, Mardani pun 'menyentil' Jokowi yang menurutnya sangat ramah terhadap investor. Menurutnya, perlu keadilan dalam ekonomi demi kepentingan nasional.

"Sekarang ini lucu, semua dipesan 'jangan macem-macem sama investor, beri karpet merah', itu namanya Indonesia Korsel. Jepang itu maju tanpa mengandalkan investasi asing. Mayoritas surat utang negara Jepang dibeli oleh warga dalam negeri, warga negara Jepang, dan itu sehat, sehat, sehat. Kalau kita, surat utang kita, 80 persen asing," pungkasnya.