.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Abdul Hayat Gani melantik pejabat Eselon II dan III di Ruangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar (6/11/2019).
Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan setelah Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 821.22/16/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 821.23/17/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator atau Eselon III dibacakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Bandar 1,3 Kg Sabu Ditangkap di Makassar |
Berdasarkan SK tersebut, Andi Arwin Azis yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel diangkat menjadi Kadispora Sulsel. Sementara itu Salim AR yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel ditetapkan menjadi Kepala Inspektorat Sulsel Definitif.
Sri Endang Soekarsih yang sebelumnya menjabat Kadispora Sulsel dipindahkan ke jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Sub Bidang Keagamaan.
Abdul Hayat juga melantik 2 pejabat eselon III yakni Sari Pujiastuti sebagai Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Haikal Hasan sebagai Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk Pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sulawesi Selatan.
Ditemui usai pelantikan, Abdul Hayat mengatakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel ini untuk penyegaran. Dia berharap agar Andi Arwin sebagai Kadispora yang baru dapat mengeluarkan ide-ide segar.
"Namanya pejabat semangat kerja (dibutuhkan), kalau rotasi dan mutasi begini kan tentu ada juga ide-ide segar, kita ingin lebih inovasi-inovasi di bidang olahraga, ya Pak Arwin juga saya kira bisa," paparnya.
Menurut Abdul Hayat, tidak ada masalah dengan jabatan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang ditinggalkan Arwin meski saat ini tengah berlangsung penyusunan APBD 2020.
"Anggaran itu kolektif, jadi kalau satu orang saya kira tidak signifikan mengganggu," katanya.
Termasuk dengan banyaknya dokumen yang harus ditandatangani Kepala BPKD di tengah penyusunan APBD. Dia menegaskan tidak ada masalah.
"Nggak ada yang susah, tidak ada yang susah, diganti saja dengan format yang sudah ada di laptop," imbuhnya.
Sementara itu terkait pajabat Kepala BPKD yang baru, Abdul Hayat menyebut pihaknya masih menunggu SK Gubernur.
"Menunggu Pak Gubernur dulu, saya belum terima SK. Menunggu Pak Gub, saya belum terima SK jadi saya belum bisa ngomong," tuturnya.
Halaman 2 dari 2
