"Secara umum, seluruh komisi yang saya pahami sangat terbuka. Karena selalu pimpinan komisi mengatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semua orang bisa pantau dan lihat," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik saat konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, tidak ada rapat pembahasan anggaran yang ditutup-tutupi. Maka hal itu jadi parameter Gerindra menyebut anggaran transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu dasar dari apa yang kita katakan transparan dalam proses pembahasan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dikuliti satu per satu dari judul sampai angka," kata Taufik.
Hal ini berbeda dengan beberapa fraksi, khususnya PSI yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunggah rencana anggaran. Bagi Taufik, tidak ada kewajiban pemerintah daerah melakukan itu.
"Tapi bahwa sesuatu yang belum matang di-upload (malah) jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya, kalau mau mendiskusikan di forum, jangan dilapor ke teman-teman wartawan gitu loh," kata Taufik.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini