.webp)
"Soal Suwung menjadi problem bagi dinas pertama karena badung hanya bisa kuota 15 truk dari biasanya 225 truk/hari, hanya bisa masuk 15 truk itu sampai 29 November 2019 akan datang setelah itu off. Jadi kami harus mengolah sendiri," kata Kadis DLHK Badung I Putu Eka Merthawan saat dihubungi via telepon, Rabu (6/11/2019).
Eka mengatakan pihaknya memang sudah berencana untuk membangun pusat pengolahan sampah mandiri pada 2021. Namun, karena masalah sampah di TPA Suwung ini pihaknya mengaku dibuat kelabakan karena pengolahan sampah itu masih digodok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di satu pihak karena itu amat sangat mendadak kami tidak bisa menangani itu. perencanaan kami 2021 badung mandiri tidak ke TPA lagi, perlu waktu setahun 2020 awal sampai 2021 kita sudah take off. Kalau sekarang kita kan kalang kabut mengolah sampah kan tidak bisa bim salabim," keluhnya.
Pembuangan sampah di TPA Suwung ini dibatasi pasca-kebakaran di kawasan tersebut. Warga setempat bahkan sempat melakukan aksi blokade truk-truk yang membuang sampah.
Aksi itu mengundang perhatian Gubernur Bali Wayan Koster hingga akhirnya disepakati Denpasar masih diizinkan membuang sampah ke lokasi tersebut, namun untuk daerah lain seperti Badung, Tabanan, dan Gianyar tidak diizinkan. Badung sendiri diberi batas waktu satu bulan dengan volume maksimal 15 truk sampah per hari.
"Iya benar kalau kerepotan saya amini, kelimpungan saya amini, kalau kadisnya stres saya amini. Makanya saya harus kerja keras dulu sekarang, apapun caranya kerja keras dulu jadi dalam waktu singkat ya nggak apa-apa kita lagi diuji sama yang di atas. Sedih lihat temen-temen jungkir balik, semua jadi senam aerobik," paparnya.
Untuk sementara, kata Eka, pihaknya menyerahkan pengelolaan sampah ke masing-masing wilayah. Dia mengakui memang ada beberapa wilayah yang sampahnya masih menumpuk, seperti di Legian.
"Kita serahkan ke desa, kelurahan untuk menangani, berbagi sama-sama. Yang jelas kami sudah kompak semua, lurah, camat, kades, untuk bersama-sama kompak," jawab Eka.
Pihaknya juga sedang mengkaji lahan provinsi yang ditawarkan Koster di Ungasan ataupun di Sobangan. Sebab, lahan tempat pembuangan sementara (TPS) itu berdekatan dengan daerah pariwisata.
"Sudah ada banyak bagus-bagus sekali, luas-luas berada di kawasan pariwisata itu problemnya. Cuma kan posisinya yang luas-luas, bagus, posisinya berada di kawasan pariwisata kan tidak mudah jadi banyak kepentingan. Yang jelas ekonomi mengalahkan lingkungan, lingkungan pasti nomor dua. Jadi kami sadar itu, tetapi kami tidak akan menyerah, kami mencari lahan provinsi yang layak dan ramah," jelasnya.
Dia menyebutkan masyarakat setempat masih berpikir tempat pengolahan sampah yang akan dibangun Badung merupakan TPA konvensional. Pihaknya pun masih mengkaji lahan-lahan lain yang proporsional.
"Kita hargai di sana kawasan pariwisata disarankan di tempat lain yang terhindar benturan sosial. Mohon dipertimbangkan lagi, win-winlah, pariwisata jalan, tapi diusahakan cari tempat yang steril," terangnya.
Halaman 2 dari 1
