Bowo Sidik Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 52 Juta

Terdakwa kasus suap-gratifikasi Bowo Sidik Pangarso. (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Mantan anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso, turut dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 52 juta. Kok hanya segitu, padahal penerimaan suap-gratifikasi Bowo miliaran rupiah?

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Bowo Sidik untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 52.095.965," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Rupanya Bowo disebut jaksa sudah pernah membayarkan sekitar Rp 10 miliar ke kas negara melalui KPK. Nilai Rp 52 juta disebut sebagai sisa pembayaran uang pengganti yang belum dibayar Bowo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apabila Bowo tidak membayar uang pengganti itu dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Bowo dipidana penjara selama 1 tahun.

Sebelumnya, Bowo dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Bowo Sidik diyakini jaksa bersalah menerima suap dan gratifikasi.

Bowo diyakini jaksa menerima suap USD 163.733 dan Rp 311 juta (bila dikurskan dan dijumlah menjadi sekitar Rp 2,6 miliar). Suap itu diterima dari Asty Winasty sebagai General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK. Pemberian suap itu diterima Bowo melalui orang kepercayaannya bernama M Indung Andriani K.

Bowo juga diyakini bersalah menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS. Jaksa menyebut Lamidi meminta bantuan Bowo menagihkan pembayaran utang. PT AIS memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM.

Selain itu, jaksa mengatakan Bowo Sidik menerima gratifikasi SGD 700 ribu dan Rp 600 juta (sekitar Rp 7,7 miliar). Penerimaan gratifikasi tersebut berkaitan pengurusan anggaran di DPR hingga Munas Partai Golkar.