William Diseret ke Badan Kehormatan Gegara Bongkar Rancangan Anggaran

Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana (Dwi Andhayani/detikcom)

Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD oleh warga Jakarta bernama Sugiyanto. William dilaporkan karena membongkar rancangan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, William adalah sosok yang mengungkap usulan anggaran kontroversial di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni usulan anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar. William bahkan menggelar konferensi pers untuk mengkritik usulan anggaran itu. Langkahnya tersebut diduga Sugiyanto melanggar kode etik.

"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik karena mengunggah rencana KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ke media sosial. Sedangkan rencana KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat Banggar DKI Jakarta," ucap Sugiyanto saat dalam keterangannya, Senin (4/11) kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KUA-PPAS yang disebut Sugiyanto adalah cikal bakal APBD. Langkah William menggelar jumpa pers soal KUA-PPAS juga dinilainya menimbulkan persepsi negatif di publik terhadap DPRD DKI dan Gubernur Anies Baswedan.

"Gubernur Anies Baswedan seolah-olah tidak transparan dan tidak becus dalam mengontrol usulan anggaran KUA-PPAS. Padahal Gubernur Anies Baswedan telah melakukan kontrol dan pengarahan," kata Sugiyanto.

BK berencana menggelar rapat soal William itu pada Selasa (4/11/2019) pukul 10.00 WIB. Usai rapat, pihak BK menyatakan bakal memanggil William untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan pelanggaran etik itu.

"Kita akan mengundang William untuk menjelaskan pada kami. Kemungkinan hari Senin (11/11)," ucap Wakil Ketua Badan Kehormatan Oman Rohman Rakinda kepada wartawan seusai rapat BK di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Anggota BK dari Fraksi PSI, August Hamonangan, menilai yang dilakukan rekan separtainya itu justru menjadi cara agar DPRD DKI dipercaya publik. Ini juga merupakan perwujudan fungsi anggaran DPRD DKI. Dia yakin William tak melanggar kode etik Dewan.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menanggapi pelaporan terhadap anggotanya di DKI itu. Dia membela nilai yang diperjuangkan William, yakni transparansi anggaran Jakarta.

"Justru spiritnya Wiliam dan teman-teman PSI itu spirit transparansi karena tanpa ada transparansi susah kita bicara soal pemerintahan yang bersih dan ruang-ruang gelap itu tetap ada," kata Grace kepada wartawan di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir.

Giliran William langsung yang menanggapi pelaporan itu. Dia menegaskan bakal menghadapi pelaporan itu, bahkan siap mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota Dewan.

"Saya hadapi laporan ini dengan sebaik-baiknya, saya siap pertaruhkan jabatan untuk transparansi anggaran," ucap William kepada detikcom.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya