KPU Minta Pemerintah Dukung Anggaran hingga Sosialisasi Pilkada 2020

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020. KPU menyebut ada tiga hal yang perlu dukungan optimal.

"Kita berharap pemerintah dan juga pemerintah daerah memberikan dukungan yang optimal pada tiga hal," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Dukungan pertama terkait dengan anggaran Pilkada 2020. Wahyu mengatakan masih terdapat lima daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Baca juga: KPU: 5 Daerah Belum Teken Hibah Anggaran Pilkada 2020

"Pertama, dukungan anggaran. Ini yang disampaikan ada lima daerah yang belum melaksanakan NPHD," kata Wahyu.

Selain itu, KPU membutuhkan bantuan terkait sumber daya manusia. Menurutnya, pihaknya membutuhkan banyak personel untuk penyelenggaraan tahapan pilkada.

"Berikutnya dukungan personel kita juga minta pada pemerintah dan pemerintah daerah, agar daerah-daerah yang sedang melakukan tahapan pilkada, pegawai yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu tidak ditarik menjadi pegawai daerah. Karena kita juga punya kebutuhan personel untuk menyelenggarakan tahapan pilkada," kata Wahyu.

Baca juga: KPU Harap Ada Revisi UU Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Selain itu, pemerintah diminta dukungan sosialisasi tahapan Pilkada 2020. Dia berharap dengan bantuan sosialisasi, partisipasi masyarakat dalam pilkada bisa mencapai 82 persen.

"Ketiga, kita juga minta pada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sosialisasi, dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat," ujar Wahyu.

"Kita tahu, partisipasi politik pada Pemilu serentak mencapai 82 persen. Kita berharap partisipasi politik pada Pilkada Serentak 2020, juga relatif akan pada derajat yang sama," sambungnya.


Simak juga video "Gibran Ingin Maju Pilwalkot Solo, PAN: Biar Masyarakat yang Nilai" :

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/fdn)