Ormas Minta Jatah, Wali Kota Bekasi: Kita Gali Potensi Pajak Parkir Minimarket

Bekasi - Sebuah video viral ormas yang 'memaksa' meminta minimarket kerja sama dalam pengelolaan parkir membuat heboh. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun angkat bicara terkait hal itu.

Pria yang akrab disapa Pepen mengatakan pihaknya tengah menggali potensi untuk menaikkan pendapatan anggaran daerah (PAD) Kota Bekasi dari memungut pajak parkir ke sejumlah minimarket.

"Kita lagi ekstensifikasi, penggalian potensi. Kenapa ada ini kita nggak tarik? Kalau retribusi kan nggak mungkin, kan lahannya milik dia. Yang paling cocok ya pajak. Pajak itu kan dia wajib pajak. Nah tinggal pajak itu dikelola oleh dia atau dikelola oleh pihak ketiga? Kan sama," jelas Pepen di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Senin (4/11/2019) .

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Potensinya, ada potensi parkir, ada restoran, kalau minimarket kan ada objeknya di mana, restoran objeknya di mana, banyaklah. Kita terus lakukan pengembangan. Kita kan baru saja mengesahkan perda tentang pajak daerah, di dalam pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ada pajak reklame ada pajak macam-macam. Itulah nanti biaya ekstensifikasi itu yang untuk pembangunan di wilayah Kota Bekasi. Dari mana? Dari semua pajak rakyat, uang itu harus kita kembalikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat," sambungnya.

Pepen memperbolehkan ormas atau pihak swasta dalam mengelola perparkiran di minimarket. Ia pun mengumpamakannya dengan pengelolaan parkir yang dilakukan oleh badan usaha perparkiran.

"Iya. Kan sama kayak mall bekerja sama dengan Secure Parking. Kita kan lagi melakukan pemberdayaan kepada teman-teman (ormas, red). Nah pemberdayaan itu kan harus pakai aturan, bukan otot kan. Saat aturan main itu ya sama semua. Ada wajib pajak, berarti kan ada NPWP-nya, ada izin operasional. Atau perorangan, you juga bisa tapi harus punya izin, izin operasionalnya," sambungnya.

Untuk itu, ia pun meminta pihak minimarket bekerja sama terkait hal itu. Namun, ia meminta ormas tidak melakukan kekerasan atau tindak premanisme agar tidak membuat investor kabur.

"Sehingga saat dilakukan (penarikan), pemerintah bicara dengan pengusaha itu, 'Hey, ini pemberdayaan.' Ayo supaya kota kondusif. Mereka kan dari grass root yang rendah pendidikannya. Tapi supaya aman, jangan keluarkan sifat-sifat tadi, ya premanisme, yang kasar-kasarlah. Yang lembut-lembutlah supaya investasi tidak ditarik. Niatnya kan gitu," tuturnya.

Uang dari hasil penarikan parkir itu, disebutnya, tetap masuk ke kas Pemkot Bekasi. Ormas di situ hanya bertindak sebagai operator.

"Ke kas Pemkot, tapi ada pemberdayaan. Operatornya siapa tapi berbadan hukum, ada aturan, nggak keluar merek ormasnya, tapi keluar nama pengusahanya," tuturnya.

Ia menyebutkan aturan tersebut saat ini tengah digodok. Namun, dia menyebut ormas tersebut tidak sabar.

"Sekarang masih digodok. Tapi kemarin kan nggak sabar mencuat, deng," ucapnya.

Sebelumnya, tersebar video viral ormas meminta jatah parkir kepada minimarket. Hal ini membuat Kepala Bappenda Kota Bekasi Aan Suhanda meminta agar minimarket sukarela bekerja sama dengan ormas.