Bekasi - Pihak ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) angkat bicara soal video 'pemaksaan' dalam pengelolaan parkir minimarket di Kota Bekasi. Pihak GIBAS meminta maaf atas kejadian viral itu.
"Mohon maaf atas
statement yang kemarin kita sampaikan pada saat demo. Intinya, saya dan kawan-kawan tidak bermaksud apa-apa terhadap
statement tersebut. Intinya, kami hanya ingin mendukung pemerintah dan bersinergi dengan Pemkot Bekasi mengenai pemberdayaan parkir di Kota Bekasi, kami juga selalu bersinergi dengan Polresta Kota Bekasi dan Kodim Kota Bekasi," ujar Ketua GIBAS Kota Bekasi, Deni Muhammad Ali, di Polres Metro Bekasi, Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (4/11/2019).
Deni menyebut
statement-nya dalam video yang ia lontarkan terkait pemaksaan kerja sama ormas dan minimarket di Kota Bekasi merupakan kekhilafan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan statement yang terjadi kemarin, mudah-mudahan ini menjadi awal baik bagi kita semua, biar kita lebih bersinergi lagi antara pengusaha, pemerintah kota, Polresta Kota Bekasi, Kodim Kota Bekasi dan warga Kota Bekasi," ujar Deni.
Ia menegaskan tidak ada kerja sama antara ormas dan Bappenda Kota Bekasi terkait penarikan parkir tersebut. Tapi Deni mengakui Bappenda Kota Bekasi mengeluarkan surat tugas kepada ormas GIBAS terkait pengelolaan parkir di minimarket.
"Kalau tugas kerja sama itu tidak ada, jadi sifatnya surat tugas parkir. Jadi tidak ada kerjasama ya, jadi mekanismenya, Bappenda mengeluarkan surat tugas parkir. Nah kebenaran kita warga Kota Bekasi yang memang notabene, kita tidak mau menjadi jukir ya, akhirnya kita berdayakanlah kawan-kawan kita yang
nganggur di Kota Bekasi, ya memang sumber daya manusianya kurang, yang bisa parkir kita berdayakan mereka," ujar Deni.
Deni menyebut adanya pengelolaan parkir minimarket ini bertujuan membantu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bekasi. Ia pun turut meminta maaf kepada para pengusaha minimarket yang merasa terusik.
"Kedua juga, kita tidak mengganggu pengusaha, kita mohon maaf sekali, kita tidak mengganggu usaha seseorang, bahkan kita ingin membantu K3, ketertiban, kebersihan, keamanan. Keempat, kita tidak memaksakan tarif parkir, ini pun sukarela, dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa, dan dari Bappenda ini jukir-jukir ini sudah di-
training, dalam arti dikasih pengarahan bahwa mereka harus berpakaian yang sopan, rambut yang sopan, dikasih rompi juga, jadi dikasih arahan seperti itu sebelum mereka jadi jukir," ujar Deni.
Ia menyebut aksi demo di depan sebuah minimarket di Jalan Narogong, Kota Bekasi, itu sebagai sebuah kesalahpahaman. Ia mengatakan pihak minimarket tidak terima atas kehadiran ormas meski sudah dilengkapi surat tugas.
"Kesalahpahamannya jadi memang nggak semua pengusaha ini menerima, walaupun itu sudah ada surat tugas parkirnya dan sudah ada saya anggap Perwal ya, tapi mereka nggak terima. Kita pun sudah bantu sudah sosialisasikan sudah menjelaskan," ujarnya.
Dalam video yang beredar, tampak Kepala Bappenda Kota Bekasi Aan Suhanda didampingi polisi dan sejumlah ormas. Dalam video itu, Aan meminta agar minimarket di Kota Bekasi bekerja sama dengan ormas dalam hal penarikan retribusi parkir.
"Pada intinya saya hadir di sini mewakili wali kota. Kami hadir di sini ingin menyampaikan, kami tahu bahwa tuntutan aliansi kami sudah baca bersama Pak Wali Kota. Kita bicara bukan ke belakang, bahwa dinyatakan Alfamart semua se-Kota Bekasi ada 606 titik Alfamart, Indomaret dan Alfamidi dan pada hari ini sesuai UU 28 No 2009 dan Perda No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu sudah termasuk kategori pajak, tidak lagi retribusi, kontribusi (tetapi) wajib pajak. Sudah kita golongkan NPWD se-Kota Bekasi. Cuma sekarang untuk pengelolaan tergantung pemilik Indomaret, Alfamart, saya harap ada kerja sama antara Alfamidi, Alfamart, Indomaret bekerja sama apakah itu dengan ormas, saya harap ada kerja sama dengan ormas tinggal kita tanya sekarang, Indomaret sini bersedia atau tidak," kata Aan.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
