Geger Anggaran Aneh DKI, PKS: Saatnya Anies Harus Ada Pendamping

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala berduet dengan Sandiaga Uno. (Foto: Agung Pambudhy)

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD DKI mendorong adanya wakil gubernur untuk mendampingi Anies Baswedan di Pemprov. Sebab, F-PKS menganggap kekosongan kursi DKI-2 menjadi salah satu penyebab munculnya anggaran aneh dalam rencana anggaran 2020.

Ketua F-PKS DPRD DKI M Arifin menyampaikan, sepeninggal Sandiaga Uno pada medio Agustus 2018 karena maju Pilpres, kinerja Anies dalam mengelola pemerintahan terganggu. Puncak terganggunya pemerintahan, kata Arifin, terjadi saat penyusunan anggaran 2020.

"Puncaknya, terlihat pada penyusunan anggaran 2020 saat ini, yang akhirnya ramai," ujar Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PKS yang mendukung Anies di Pilgub DKI 2017 berharap Anies segera memiliki wagub. Diharapkan, wagub pendamping Anies memahami pengelolaan anggaran.

"Sudah saatnya, Pak Anies harus ada pendampingnya yang mengerti tentang postur anggaran, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan, sebab kejadian ini tidak ada di tahun sebelumnya," kata Arifin.

Memang sejak Sandiaga mundur, siapa wagub yang mendampingi Anies masih belum diputuskan. PKS dan Gerindra sama-sama memiliki wewenang menyetorkan nama cawagub DKI untuk kemudian disepakati di paripurna DPRD DKI.

Terkait munculnya anggaran aneh, Bappeda sendiri bertanggung jawab menyusun RAPBD DKI 2020. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI sedang disorot karena dianggap janggal, salah satunya soal anggaran lem Aibon Rp 83 miliar.

Selain itu, anggaran Dinas Pariwisata sempat jadi sorotan terkait adanya rencana anggaran Rp 5 miliar untuk influencer. Anggaran itu lalu disebut sudah dihapus.

Halaman 1 2

Selanjutnya