Dua Anggota DPRD Kota Blitar Tak Ikut Tes Urine: Tidak Prosedural

Blitar - Dua anggota DPRD Kota Blitar yang ngacir saat tes urine langsung angkat bicara. Mereka tidak menghindari tes urine itu, namun mereka menilai tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Kota (BNK) Blitar tidak prosedural.

Anggota DPRD Kota Blitar dari Partai Demokrat, Ito Tubagus Aditya mengatakan seharusnya BNK Blitar tidak menyamakan perlakuan tes urine antara warga sipil dengan anggota dewan sebagai pejabat negara. Karena surat resmi BNK Blitar ditujukan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) dan anggota DPRD Kota.

"Kami bukan tidak mau ya. Tapi tes urine itu tidak prosedural. Seharusnya ada surat resmi dari BNK atas nama person per person. Karena saya bukan pegawai lembaga Sekretaris Dewan (Sekwan)," kata Ito di balik sambungan telepon kepada detikcom, Senin (28/10/2019).

Menurut Ito, anggota DPR dilantik sebagai pejabat negara melalui undang-undang. Sehingga ketika akan melakukan tes urine, maka seharusnya BNK Blitar memberikan surat resmi sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Dua Anggota DPRD Kota Blitar Ngacir Saat Dites Urine

"Saya sendiri juga pegiat antinarkoba. Kalau sesuai aturan ya gak papa. Iya kalau itu untuk orang biasa," imbuhnya.

Ito juga membantah dirinya ngacir. Dia menunggu hingga BNK Blitar memberikan surat resmi yang ditujukan kepada dirinya pribadi. Bukan atas nama lembaga Sekwan.

"Bagi saya wajib (surat resmi). Kita kan harus mematuhi undang-undang. Jangan sampai amburadul begitu aturannya. Ternyata sampai selesai, saya gak dikasih surat atas nama saya," tandasnya.

Bagi Ito, hak dan kewenangan anggota dewan telah diatur dengan jelas. Bahkan jika perlu, surat resmi itu melalui persetujuan Gubernur Jatim. Kalaupun ada surat resmi tersebut, anggota dewan juga berhak menolak jika tidak berkenan.

Baca juga: Tes Urine, 2 Anggota DPRD Tulungagung Positif

Hal senada juga disampaikan Purwanto, anggota dewan dari Partai Golkar.

"Lagipula, tes urine ini tidak ada dalam agenda resmi. Jadi tidak seharusnya dipublish. Kalau mau resmi, ya sekwan bisa melakukan secara internal," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua BNK Blitar Santoso mengatakan memang ada standar tes urine untuk pejabat negara. Namun jika niatnya ikut mendukung pencegahan peredaran dan pemakaian narkoba, seharusnya hal seperti itu tidak usah dipermasalahkan.

"Semua itu tergantung nawaitunya. Kalau ingin memberikan contoh, suri tauladan kepada masyarakat ya gak usah dipersoalkan hal itu. Kalau gak salah ngapain takut," tandas Santoso.


Simak juga video "Cegah Peredaran Narkoba, ASN Pemkab Mamuju Tes Urine" :

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)