.webp)
"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum," kata Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat (18/10/2019).
Habiburokhman yakin masyarakat tidak akan terpengaruh oleh tuduhan miring terhadap Prabowo. Sebagai bukti, dia mengungkit perolehan suara Partai Gerindra dalam dua pemilu terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Gerindra memilih tak terlalu reaktif terhadap tuduhan Ikatan Keluarga Orang Hilang atas Prabowo. Soal kabinet, Gerindra menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Jokowi.
"Kita abaikan saja, kita fokus kerja-kerja melayani rakyat karena minggu depan AKD DPR insyaallah sudah terbentuk. (Soal kabinet) kita serahkan ke Pak Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," tutur Habiburokhman.
Dalam pernyataannya, Ikohi tidak setuju bila Prabowo, orang yang diduga sebagai pelaku pelanggar HAM, ikut andil membuat kebijakan negara. Sekjen Ikohi Zaenal Mutaqqin tak ingin ada orang yang diduga melanggar HAM berada dalam kabinet sehingga dapat menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dan penghilangan aktivis.
"Ikohi mengingatkan kepada presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi jangan melibatkan Prabowo Subianto dalam kabinet, dalam instrumen kekuasaannya di periode kedua. Karena akan menghambat upaya-upaya pengungkapan penyelesaian kasus pelanggar HAM," sebut Zaenal di gedung HDI Hive, Menteng, Jumat (18/10).
Halaman 2 dari 2
