Dear 575 Wakil Rakyat, Pesan KPK Jangan Lupa Setor LHKPN Per Tahun

Pelantikan Anggota DPR Periode 2019-2024 (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - DPR resmi memiliki 575 anggota baru untuk periode 2019-2024 setelah dilantik pada hari ini. KPK langsung menitipkan pesan bagi para wakil rakyat soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kerja sama antara KPU dengan KPK sebelumnya memastikan agar seluruh anggota DPR terpilih melapor LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut seluruh anggota DPR terpilih itu sudah menyetor LHKPN, tapi ada satu pesan lagi dari Alexander. Apa itu?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nanti kita akan monitor nanti setiap tahun kan mereka harus melaporkan per tanggal 31 Maret paling lambat," kata Alexander di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

KPK memang mengatur agar LHKPN disetorkan setiap tahunnya sebagai bentuk transparansi ke publik. Dinamika harta kekayaan para penyelenggara negara itu disebut KPK akan dapat dilihat publik. Apabila ada yang janggal, maka publik dapat melaporkannya ke KPK.

"Kita akan lihat nih kenaikan harta kekayaan Bapak Ibu semuanya karena ini menjadi dokumen yang terbuka untuk publik kan. Ya kalau ada masukan dari masyarakat terkait dengan itu, ya nanti akan kita klarifikasi," kata Alexander.

Pelantikan terhadap 575 anggota DPR itu berlangsung pagi tadi. Jumlah anggota DPR ini bertambah 15 orang dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berjumlah 560 orang.

Para wakil rakyat masih didominasi wajah-wajah lama seperti Bambang Soesatyo, Fadli Zon, dan Mardani Ali Sera. Namun ada pula wajah baru seperti Hillary Lasut dari NasDem, Puteri Komarudin dari Golkar, dan Adriana Charlotte Dondokambey dari PDIP.

Tidak Lapor LHKPN Jadi Pelanggaran Etika:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/tor)