KPAI Protes Penggunaan Narasi Jihad ke Pelajar dalam Ajakan Mujahid 212

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik ajakan Aksi Mujahid 212 kepada pelajar. KPAI meminta semua pihak mencegah para pelajar agar tidak terprovokasi dengan narasi jihad dalam demonstrasi tersebut.

'KPAI mengajak semua tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua elemen masyarakat agar melakukan berbagai upaya mencegah anak usia sekolah agar tidak terprovokasi narasi-narasi jihad dalam ajakan demonstrasi sebagaimana beredar di medsos dan mencegah anak agar tidak ikut demonstrasi," kata Ketua KPAI, Susanto, kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Susanto mengaku menerima ajakan Aksi Mujahid 212 itu pada siang tadi. Menurut Susanto, penggunaan narasi jihad untuk mengajak anak aksi di jalan merupakan hal yang tidak tepat.

"Penggunaan narasi-narasi jihad untuk mengajak anak melakukan demonstrasi di jalanan merupakan hal yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Apalagi usia mereka merupakan usia tumbuh kembang yg perlu dilindungi dari segala bentuk potensi negatif, termasuk kerentanan menjadi korban dari hal2 yg tak terprediksi saat demonstrasi berlangsung," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, massa Aksi Mujahid 212 akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/9) besok. Ada empat isu yang diusung massa memprotes pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Ustaz Edy Mulyadi mengatakan, ada sejumlah hal yang mendasari aksi ini. Pertama, aksi mahasiswa menurutnya masih dihadapi aparat dengan sikap represif. Dia menyesalkan timbulnya korban luka, meninggal, bahkan hilang.

"Kedua, munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini. Aksi yang berlangsung spontan dan tanpa komando yang jelas ini pun berakhir ricuh dan diamankannya ratusan pelajar oleh pihak aparat," ujar Ustaz Edy dalam keterangannya, Jumat (27/9).

Ketiga, lanjut Edy, kerusuhan di Wamena, Papua, dengan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut juga akan disuarakan.

Keempat, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga akan mereka suarakan. Mereka menyesalkan karhutla tidak cepat ditangani pemerintah sehingga menyebabkan ratusan ribu warga terdampak asap pekat dan menderita penyakit hingga timbul korban jiwa.

Halaman 1 2

Selanjutnya