Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, PDIP: Perlu Rapat Konsultasi dengan DPR

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mempertimbangkan masukan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK. PDIP menilai perlu digelar kembali pertemuan konsultasi antara Jokowi dengan pimpinan DPR guna membahas Perppu tersebut.

"Saya kira rapat konsultasi atau pertemuan dengan pimpinan partai dan pimpinan DPR, pimpinan fraksi suatu hal yang perlu dan harus dilakukan," kata politikus PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Ditanya soal Perppu KPK, Menkum HAM: Tanya Presiden Saja

Aria menyebut proses politik harus tetap berjalan. Dia menuturkan pertemuan konsultasi untuk membahas Perppu UU KPK diperlukan demi menjaga harmonisasi antara pemerintah dengan DPR.

"Proses politik berjalan. Jadi, saya kira perlu ada harmonisasi antara DPR, di mana proses pembuatan RUU perubahan KPK sudah berjalan dalam bangunan hukum pembuatan UU," jelasnya.

Baca juga: PKS Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK: Tak Boleh Ada Pelemahan!

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerima banyak masukan terkait nasib UU KPK yang mendapatkan begitu banyak penolakan. Jokowi mempertimbangkan masukan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK.

"Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).



Simak juga video Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/knv)